Rabu, 21 Agustus 2019 | 17:11 WIB



Nasional

Aher-Demiz dan Sumarsono Jadi Saksi Kasus Suap Mega Proyek Meikarta

Sabtu, 23 Maret 2019 | 05:10 WIB - by Ferr/Rjs,tarungnews.com - 207 pembaca

Lintas Jabar,TarungNews.com – Sidang lanjutan kasus suap mega proyek Meikarta yang telah menyeret babarapa pejabat Kabupaten Bekasi menjadi pesakitan di gelar kembali di Pengadilan Tipikor Bandung Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (20/3/2019).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengahadikan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) serta mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Sumarsono (Soni)

Dalam persidangan tersebut, duduk sebagai terdakwa, Neneng Hassanah Yasin sebagai Bupati Bekasi nonaktif. Selain Neneng, ada 4 terdakwa lain yang dulu sebagai anak buah Neneng di Pemkab Bekasi.

Dihadirkanya Aher dan Demiz untuk menjadi saksi terdakwa mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan terdakwa Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili, Kadis PUPR, Jamaludin; dan Kadis Damkar, Sahat Banjarnahor.

Ketua Majelis Hakim Judijanto Hadi Lesmana, menayakan seputar aliran uang proyek Meikarta kepada Aher dan Demiz, “apakah ada aliran uang yang saudara terima dari Meikarta”, di jawab oleh Aher dan Demiz tidak pernah Pak Hakim, begitu juga saat majelis hakim beryanya kepada Sumarsono alias Soni, dengan pertanyaan yang sama, Soni menjawa tidak pernah "Saya tidak pernah menerima satu sen pun. Tidak sama sekali," ucap Soni.

Jaksa dari KPK, sempat bertanya kepada mantan Wagub Jabar Deddy Nizwar terkait pemberian uang kepada pejabat pemprov jabar Yani Firman, dan Demiz menjawab tidak tahu, dalam persidangan pihak Lippo, terungkap ada pemberian sejumlah uang kepada Yani Firman pejabat pemprov jabar, apakah uang tersebut sampai ke Gubernur, Tanya Jaksa.

“ Saya mengetahui ada pemberian uang kepada Yani Firman saat saya di periksa oleh KPK mungkin itu oknum jawa Demiz”.

"Setiap pembangunan skala metropolitan di Jabar harus ada rekomendasi dari Pemprov Jabar. Makanya saya bilang, ini Meikarta bangun negara di atas negara di 500 hektare lahan, dihuni 2 juta orang, tanpa ada rekomendasi, apa kata dunia? Jadi harus ada rekomendasi," kata Demiz.

seperti di ketahui Neneng Hasanah Yasin Bupati non aktif dan anak buahnya para pejabat pemkab bekasi menerima uang dengan nominal berpareasi dari pengembang mega proyek Meikarta dengan tujuan untuk memuluskan perizinan.

Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Bekasi waktu itu menerima uang Rp 10.830.000.000 ditambah SGD 90 ribu

Jamaludin di sebut menerima uang suap sebesar Rp 1,2 miliar

Dewi Tisnawati menerima suap sebesar Rp 1 miliar dan 90 ribu SGD

Sahat Maju Banjarnahor menerima suap sebesar Rp 952.020.00

Neneng Rahmi Nurlaeli di sebut menerima suap sebesar Rp 700 juta

Pemberian uang suap tersebut di lakukan mulai pada Bulan Juni 2017 oleh terdakwa dari pengembang mega proyek Meikarta yaitu Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, serta Henry Jasmen P Sitohang.

Atas perbuatannya tersebut menurut Jaksa KPK, Bupati dan pejabat Pemkab Bekasi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1

Ferr/Rjs,tarungnews.com