Senin, 21 Oktober 2019 | 05:11 WIB



Nasional

Jaksa Tuntut Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hassanah Yasin 7,5 Tahun Penjara

Kamis, 9 Mei 2019 | 03:45 WIB - by rjs,tarungnews.com - 276 pembaca

Lintas Jabar,TarungNews.com – Setelah melalui rangkayan panjang persindangan kasus suap mega proyek Meikarta yang menyeret beberapa pejabat Kabupaten Bekasi, akhirnya jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hukuman terhadap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Neneng bersalah dalam perkara suap perizinan mega proyek Meikarta. "Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memutuskan menyatakan Neneng Hassanah Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama," ucap jaksa dari KPK, saat membacakan tuntutannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (8/5/2019).

Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 318 juta, serta menuntut pencabutan hak politik pada Neneng.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, meyakini Neneng menerima suap sebesar Rp 10,630 miliar dan SGD 90 ribu. Selain itu, ada 4 anak buah Neneng yang juga dituntut dalam perkara ini yaitu Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi), Sahat Maju Banjarnahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), dan Neneng Rahmi Nurlaili (Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi).

Uang suap tersebut di yakini oleh jaksa berasal dari 4 terdakwa sebelumnya yang telah divonis yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sihotang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi.

Sedangkan 4 pejabat Pemkab Bekasi anak buah Neneng Hassanah Yasin yakini terdakwa Jamaludin, Dewi Tisnawati, Sahat Maju Banjarnahor, dan Neneng Rahmi Nurlaili, di tuntut oleh jaksa KPK, masing-masing 6 Tahun penjara.

Jamaludin merupakan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, dan Neneng Rahmi Nurlaili menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

Empat pejabat Pemkab Bekasi tersebut dituntut hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan Bupati Neneng dituntut lebih tinggi yaitu 7,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

rjs,tarungnews.com