Pemprov Jawa Barat Menemukan adanya Yayasan Bodong yang Juga Menerima Dana Hibah
Bandung,TarungNews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa alasannya mencoret ratusan penerima hibah dari daftar penerima hibah tahun 2025 adalah untuk pembenahan manajemen tata kelola dana hibah.
“Itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah. Tata kelolanya bagaimana, satu, agar hibah tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu, 23 April 2025.
Tersisa hanya dua lembaga keagamaan yang tercatat sebagai penerima hibah, yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Jawa Barat sebesar Rp 9 miliar dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik di Kabupaten Bogor Rp 250 juta. Sebelumnya, jumlahnya para penerima dana hibah mencapai 370 lembaga.
Menurut Dedi Mulyadi yang akrab di sapa KDM, ada ketimpangan dalam penyaluran hibah. Selama ini, kata dia, penyaluran dana hibah hanya menguntungkan segelintir yayasan yang memiliki kedekatan politik.
"Makanya saya sudah rapat dengan Kemenag seluruh Jawa Barat. Ke depan, kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan," kata Dedi.
Dedi mengungkapkan banyak yayasan yang memiliki akses secara politik mendapatkan dana dalam jumlah besar hingga puluhan miliar rupiah. Sementara itu, ada lembaga lain yang tak tersentuh bantuan.
"Kalau dibuka bisa jadi ramai . Coba ada yayasan yang terimanya Rp2 miliar, Rp5 miliar. Ada yang Rp25 miliar, ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka Rp50 miliar," ucap Dedi.
Tak hanya itu, Pemprov Jawa Barat menemukan adanya yayasan bodong yang juga menerima dana hibah. Dia menegaskan proses pemberian dana hibah ini harus berlandaskan pada nilai-nilai agama.
Dedi pun mengatakan ke depannya bantuan hibah akan difokuskan untuk pembangunan lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah tsanawiyah (mts) yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan atau politik.
"Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, tsanawiyah-tsanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik," ucapnya.
Adapun pemangkasan ini sejalan dengan kebijakan efisiensi APBD Jabar 2025 sebesar Rp5,1 triliun. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan bahwa dana tersebut akan dialihkan ke sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan.
sebesar Rp153,580 miliar, kini dipangkas hingga hanya tersisa Rp9,250 miliar. Total anggaran hibah di bawah Biro Kesejahteraan Rakyat juga merosot dari Rp345,845 miliar menjadi Rp132,510 miliar.
RJS,tarungnews.com
