Bandung,TarungNews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons turunnya nilai anggaran untuk media massa.
Menurutnya, keberpihakan kepada pers tidak bisa dilihat dari besar kecilnya anggaran yang diberikan.
"Apakah berpihak kepada pers itu harus kontrak kerja sama media atau dilhat dari besarnya biaya kontrak dengan media, kan tidak," ucapnya di Kota Bandung, Jumat (2/5/2025).
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM ini menjelaskan, keberpihakan kepada pers ditunjukkan dengan memberikan pernyataan yang terbuka kepada media untuk mencerdaskan masyarakat.
Oleh sebab itu, walaupun anggaran media menurun, ia akan tetap memberikan yang terbaik untuk media.
"Keberpihakan kepada pers adalah ketika gubernurnya memberikan pernyataan-pernyataan yang terbuka kepada media, menjadi konsumsi media, mencerdaskan rakyat," ujarnya.
Pemda Provinsi Jabar menurunkan anggaran untuk media massa dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar.
Menurutnya, pengurangan anggaran tersebut tidak akan membuat media kehilangan sumber berita.
"Dari (kurang lebih) Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar ini apakah media di Jabar kehilangan sumber berita dan apakah beritanya tidak dibaca orang. Menurut saya hari ini malah banyak yang dibaca orang," ucap KDM.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyoroti pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengatakan berhasil memangkas belanja iklan rutin Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke media massa, dengan memanfaatkan media sosialnya. Ono Surono menekankan pentingnya peran media massa dalam penyebaran informasi dan publikasi berkualitas. Tidak hanya berita sepihak dari media sosial probadinya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang digelar pada Selasa (29/4/2025). Ono mengkhawatirkan pemangkasan anggaran media massa tersebut dapat berdampak negatif terhadap distribusi informasi dan kualitas publikasi pemerintah.
“Media merupakan salah satu instrumen dari konsep pentahelix dan juga pilar keempat demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan media, khususnya media massa, harus tetap diberdayakan dalam penyebaran informasi,” ujar Ono Surono di Bandung, Selasa (29/4/2025).
Ono mengatakan Pemprov Jabar perlu menjaga kemitraan strategis dengan media massa demi menjaga penyampaian informasi yang utuh, faktual, dan berimbang. Menurutnya, media massa sudah memiliki standar dan kode etik jurnalistik yang menjamin akurasi serta kredibilitas berita.
“Media massa memiliki kode etik jurnalistik yang menjamin akurasi dan kredibilitas berita. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah,” tegas Ono.
RJS,tarungnews.com
