• Kamis, 25 Februari 2021

Menteri PUPR , Akan Bongkar Bangunan Grand Kota Bintang Jika Pengembang Lakukan Pelanggaran

Menteri PUPR , Akan Bongkar Bangunan Grand Kota Bintang Jika Pengembang Lakukan Pelanggaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan. A. Djalil meninjau lokasi pelanggaran Tata Ruang Kawasan Grand Kota Bintang, di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/1/2021).

Bakasi,TarungNews.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan. A. Djalil meninjau lokasi pelanggaran Tata Ruang Kawasan Grand Kota Bintang, di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/1/2021). Kawasan pertokoan dan perumahan yang berada di Jalan KH Noer Ali, Kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat tersebut melanggar pemanfaatan ruang terkait dengan perubahan alur Sungai Cakung menjadi kawasan komersial.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kawasan sempadan sungai harus dipertahankan untuk mengatasi terjadinya erosi, banjir, dan kerusakan terhadap kualitas air sungai.

“Jadi kemarin terjadi banjir di kolong Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dan terjadi terus-terusan. Saat banjir kami turunkan tim bersama  Deputi Kementerian ATR dan ditemukan lebar sungai yang aslinya 12 meter, begitu masuk ke sini (Grand Kota Bintang) menjadi 6 meter. Kementerian ATR mempunyai mekanisme restorasi justice, intinya kita akan mengembalikan fungsi sungai yang menjadi kecil di lahan ini. Kita cari jalan keluarnya untuk tetap mempertahankan fungsi sungai sebagai drainase,” kata Menteri PUPR.

Basuki Hadimuljono mengancam akan membongkar bangunan Grand Kota Bintang jika pengembangnya yakni TCI Property Consultan melakukan pelanggaran. "Jika pengembang melakukan kesalahan yang sama, maka Pemerintah tidak segan-segan akan membongkar bangunan mereka," ujar Basuki.

Sementara Sofyan A Djalil Menteri ATR/Kepala BPN, memastikan tidak akan mempidana pengembang TCI Property Consultant selama bisa mengembalikan fungsi Sungai Cakung. "Oleh sebab itu, kami tidak akan mengenakan pidana selama mereka (pengembang) kolaboratif, mengembalikan fungsi Sungai (Cakung) seperti yang ada sebelumnya," tegas Sofyan.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN hanya mengenakan mekanisme hukum berupa restorative justice (keadilan restorarif) yaitu mengharuskan pengembang mengembalikan kondisi keliru tersebut ke fungsi sebelumnya. Selama ini, kata Sofyan, telah banyak terjadi kekeliruan di Indonesia dan harus segera diperbaiki.

Perlu diketahui, perubahan alur sungai di kawasan Grand Kota Bintang Bekasi tidak memiliki izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) demi pemanfaatan ruang komersil dan penambahan unit perumahan. Maka dari itu, pengembang diwajibkan mengembalikan fungsi lingkungan dengan pembongkaran dan pelebaran alur Sungai Cakung semula enam meter menjadi 12 meter beserta sempadan sungai selebar lima meter yang diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Intinya adalah ini harus kita kembalikan kepada fungsinya. Ini sesuai Perda RTRW sempadan sungai," ungkapnya.

Ia menambahkan banyaknya alih fungsi lahan, antara lain kawasan lindung menjadi kawasan budi daya, penerbitan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta banyaknya bencana yang timbul dalam beberapa tahun terakhir ini.

Maka dibutuhkan suatu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan perkotaan yang salah satunya pada Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.

UU 26/2007 mengatur mengenai mekanisme penegakan hukum bidang penataan ruang melalui adanya ketentuan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang, baik itu berupa sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.

"Diharapkan dengan adanya pengaturan sanksi ini, penegakan hukum dalam bidang penataan ruang ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Serta diharapkan dapat mengurangi risiko bencana banjir yang terjadi," pungkas Sofyan.

Dar,tarungnews.com

Bagikan melalui:

Komentar