• Rabu, 14 April 2021

Bupati Garut, Minta Dirut Perusahaan Pemenang Tender Proyek Pasar Leles Diperiksa Kejaksaan

Bupati Garut, Minta Dirut Perusahaan Pemenang Tender Proyek Pasar Leles Diperiksa Kejaksaan Pengacara kondang yang kini menjabat Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP sedang menyampaikan siaran radio Reks FM pada Senin (22/2) pagi kemarin setelah beberapa hari sebelumnya tersiar kabar pihak Kejaksaan Tinggi menetapkan status tersangka kepada tiga orang dalam kasus dugaan tindak pidana Pembangunan Revitalisasi Pasar Leles yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. DOK

Garut,TarungNews.com - Pengacara kondang yang kini menjabat Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP menyampaikan melalui siaran radio Reks FM pada Senin (22/2) pagi kemarin setelah beberapa hari sebelumnya tersiar kabar pihak Kejaksaan Tinggi menetapkan status tersangka kepada tiga orang dalam kasus dugaan tindak pidana Pembangunan Revitalisasi Pasar Leles yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Salah satu dari ketiga orang tersebut disebutkan sebagai salah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam siaran acara Bianglala Pagi yang dipandu oleh H. Zaki Resmana, SH., MH tersebut Bupati menyebutkan, pelaksanaan pembangunan proyek pasar Leles ini sebelumnya seperti dipingpong dan diperjual-belikan oleh pemborong asal Jakarta.

Kejaksaan Tinggi silahkan memproses sesuai ketentuan yang berlaku, tapi saya ingin pemilik asli atau Direktur Utama perusahaannya (PT. UNO TANOH SEURAMO ...red) diperiksa juga kenapa dia mensubkontraktorkan atau mengkuasakan atau apapun sementara dia sendiri adalah sebagai pemenang lelang," tegas Bupati seraya meminta kepada pihak APH untuk memeriksa Boss PT UTS.

Ia melanjutkan, "untuk pelaksananya sikat saja sampai ke bawah karena memang ada utang-piutang dengan orang leles. Perusahaan tidak bonafid disubkontraktorkan dengan harga yang sangat jauh dari pada pagu. Akibatnya ini apabila itu dilaksanakan sekalipun kualitasnya akan sangat jelek.

Sekarang ini Saudara-saudara saya yang punya lapak disana, seluruh masyarakat yang ada di pasar Leles sekarang berada di masa darurat di Alun-alun, kalau hujan itu tidak nyaman karena banjir dan sebagainya. Proyek ini mangkrak selama tiga tahun yang epek masalahnya kepada kita," ungkapnya saat mengisi acara rutin Bupati di Bianglala.

Saya selalu mengatakan kepada para PPK agar bertanggungjawab kepada Kepala Dinas (Kadis) dan bertanggungjawablah terhadap kerugian negara. Dalam temuan BPK ini kerugian negara disebutkan sebesar delapan ratus juta dan itu sudah dikembalikan oleh pihak pejabat terkait.

Tentu juga saya berharap bahwa kondisi ini menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh kita, karena ternyata yang namanya JAMLAK (Jaminan Pelaksanaan) itu adalah nipu semua," ungkap Bupati dan kembali memaparkan, "jadi sekarang saya membuat surat edaran kalau Jamlak itu harus dari Bank. Kalau tidak in-sip itu tidak boleh, termasuk untuk yang berhubungan dengan penunjukan langsung (PL) sekarang itu pasti asuransi.

Saya jadi saksi pada kasus tersebut, asuransi ini tidak cair karena premi asuransinya tidak dibayar oleh pemborong, PPK itu mau saja dicocok hidung (menuruti dan menerima begitu saja ...red)," ketus Bupati.

Sekarang saya mau membuat surat edaran bahwa jaminan pelaksanaan itu wajib, kalau dana asuransi karena didalam Perpres (Peraturan Presiden) membolehkan dana asuransi tapi harus ada surat keterangan dari OJK (obligasi Jasa Keuangan) atau dari asosiasi asuransinya bahwa asuransi ini boleh dicairkan, Valid. Jangan sampai hanya membeli dua ratus ribu atau tiga ratus ribu lalu dilampirkan, ketika terjadi apa-apa tidak bisa dicairkan karena premi memang tidak dibayar," kata pengacara yang pernah hadir juga sebagai saksi pada persidangan yang menyeret Mantan Kadispora Garut.

Kalau masalah lelet juga kekurangan volume silahkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan kajian-kajian," ucap Bupati. Berikutnya saya mohon kepada masyarakat agar sedini mungkin memberitahu kepada kita kalau menemukan kegiatan-kegiatan yang besar terus mulai diperjual-belikan.

Banyak pemborong yang men-subkontraktorkan pekerjaan, cari pemborong sana-sini, tentu kalau ada ULP (Unit Layanan Pengadaan) ada "main" maka tunjuk saja secara langsung," kata Bupati dengan tegas

Dalam konteks hukum apabila pada temuan ini utamanya ada di-subkontraktorkan, apakah itu ada pelanggaran pidana atau tidak?;

Saya bukan penegak hukum dalam hal ini tapi saya kan mengerti hukum," jawab Bupati. Ia melanjutkan, "sebagai penegak hukum itu silahkan. Tapi dari sisi sebagai pemberi kerja dan penanggung jawab saya ingin ini supaya ada epek jera, kalau memang dia tidak dimintai pertanggungjawaban pidana hal seperti itu akan terjadi lagi karena merasa atau menganggap itu tidak apa-apa. Justeru seperti itulah adanya,"kata Bupati.

Kalau iya perusahaan mau benar-benar melaksanakan, tentu kita harus melakukan langkah-langkah dimana dia bertanggung jawab terhadap kontrak. Dia kan yang mengajukan, ULP itu kan Pasif," kata Bupati. Selanjutnya mereka sendiri yang upload, termasuk menawarkan harga-harganya.

Tentu ini penting saya sampaikan kepada masyarakat. Banyak mafia-mafia yang mengatasnamakan Bupati, mengatasnamakan dari Polda dan Kejaksaan, bahkan ada Kabid (Kepala Bidang) saya yang bilang diminta 100 milyar. Ketika ditanya itu siapa, jawabannya," ada lah pemborong Garut," ucap Bupati menirukan apa yang diucapkan anak buahnya.

Saya bilang mana, itu pasti adalah mengatasnamakan orang. Jadi tidak usah bentak-bentak begitu, ya untuk itu ada proses. Prosesnya yaitu melalui lelang, yang mana saya sendiri tidak tahu itu. Walaupun sudah diumumkan pemenangnya, disana itu ada Sanggah, ada banding dan yang lainnya.

Laporkan saja langsung ke ULP kalau melakukan tindak yang tidak profesional, misalnya ketahuan ada POKJA ULP makan dengan pemborong di rumah makan Cibiuk, "itu laporkan saja dan kita pecat langsung dari ULP," kata Bupati 2 Periode ini dengan nada tegas.

Ia kembali menjelaskan seputar pasar Leles. Pasar leles itu sudah 3 sampai 4 tahun mangkrak. yang pertama gagal, yang kedua gagal juga ternyata ini memang di-subkontraktorkan dan pemborongnya tidak benar. Kerugian negara sebesar 800 juta sudah dikembalikan oleh PPK.

Bupati menekankan kepada para PNS di Garut untuk harus memiliki Jiwa Korsa yang tinggi, jangan sampai kalau terjadi apa-apa itu terlontar bahasa yang tidak etis sebagai PNS.

Saya kan pemimpin daerah, kalau ada apa-apa dengan pembantu pemerintahan ya saya tanya dulu bagaimana ceritanya. Kembali saya tegaskan proses hukum kita hormati dan silahkan proses sesuai ketentuan yang berlaku," paparnya.

Ya satu orang aparatur saya dengan status PPK, satu orang pelaksana dan satu lagi kuasa perusahaan. Yang menjadi pertanyaannya kenapa Direktur Utama perusahaan yang bersangkutan tidak turut diperiksa padahal dia itu diduga "menyuruh melakukan dan turut serta; atau membantu terjadinya tindak merugikan keuangan negara," pungkas Bupati yang selalu tampil agresif dalam hal publik ini.

Alam,tarungnews.com

Bagikan melalui:

Komentar