• Rabu, 14 April 2021

Alun-alun Berubah Fungsi Pemkab Garut Harus Berani Ambil-alih Asset

Alun-alun Berubah Fungsi Pemkab Garut Harus Berani Ambil-alih Asset Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM GATRA), H. Rd. Holil Aksan Umarzen. DOK

Garut,TarungNews.com - Alun-alun Limbangan merupakan area yang berada dikawasan Kaum yang pada masa kejayaan Kabupaten Limbangan dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan acara publik, masyarakat umum.

Alun-alun dan Kaum Limbangan ini adalah simbol peradaban sejarah Kabupaten Limbangan sebagai cikal-bakal lahirnya Kabupaten Garut. berdasar pada itu Alun-alun dan Kaum ini merupakan asset peninggalan Kabupaten Limbangan yang kelestariannya wajib terpelihara oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

Dengan kondisi Alun-alun yang seperti sekarang ini, tokoh masyarakat yang juga sebagai Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM GATRA), H. Rd. Holil Aksan Umarzen mengaku sangat prihatin. Saat ini Alun-alun Limbangan sudah berubah fungsi menjadi lokasi pusat kuliner kaki lima dengan kios-kiosnya yang dibangun secara permanen.

Mengutip Riwayat Singkat Kabupaten Limbangan

Rd. Holil mengatakan, "mengacu pada sejarah, sejatinya Kabupaten Limbangan adalah salah satu Kabupaten yang ada sejak masa pendudukan kerajaan mataram di tatar sunda meskipun pada awalnya berada dibawah Kabupaten Sumedanglarang. hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan saat dirinya berada dikediaman sekitar Cijambe Desa Limbangan Tengah Kecamatan Bl. Limbangan, Garut pada Selasa (16/3) kemarin.

”Perpindahan kekuasaan dari Mataram ke VOC, menyebabkan Kabupaten Limbangan lahir menjadi wilayah otonom pada tahun 1705. Namun Kabupaten Limbangan hanya bertahan hingga tahun 1811,” ujarnya.

Menurut Rd. Holil Aksan, ikhwal perpindahan Kabupaten Limbangan menjadi Garut, lebih disebabkan karena hasil produksi kopi yang saat itu menurun hingga titik nol. Masih kata tokoh vital PM GATRA, "perpindahan kekuasaan dari Hindia Belanda ke Inggris dibawah Gubernur Jenderal Raffles melakukan pembentukan kembali terhadap Kabupaten Limbangan dengan pusat administrasi juga Bupati dan wilayahnya yang berbeda. 

“Pindahnya pusat administrasi dari Balubur Limbangan ke Garut adalah untuk mempermudah akses perkebunan di wilayah Limbangan karena lokasinya yang strategis,” ujarnya. 

Hal ini tandasnya, menyebabkan terjadinya perkembangan terhadap pola pemukiman yang linear menjadi terkonsentrasi di pusat kota dan menjadikan kabupaten Limbangan sebagai destinasi wisata dan urbanisai.

”Garut sebagai pusat administrasi yang baru Kabupaten Limbangan lebih dikenal dari pada Kabupaten Limbangan sendiri dan akhirnya secara resmi Garut dijadikan pusat pemerintahan (Ibu Kota) Kabupaten Limbangan pada tahun 1813. Sementara perubahan Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut itu terjadi pada tahun 1870," paparnya.

Jadi jika kita mau jujur pada sejarah, demikian kata Rd. Holil. "Awalnya ada sertifikat hibah status tanah Kaum yang mana kawasan Kaum saat itu sekarang merambah ke tanah Alun-alun Kecamatan Bl. Limbangan yang diklaim milik seseorang (keluarga tertentu ...*red). Padahal sejatinya tanah Alun- alun Limbangan itu milik negara, dalam hal ini milik Kabupaten Limbangan.

Ditanya kenapa sekarang tanah Alun- alun Kecamatan Bl. Limbangan terus diklaim sebagai milik perorangan atau keluarga tertentu?. Rd. Holil menyambung, "makanya sejarah harus diluruskan, dan akar masalahnya harus dibuka dengan sejujur-jujurnya agar publik, khususnya masyarakat Kecamatan Bl. Limbangan tidak sesat pikir dan gagal paham.

Ia membeberkan, "pada waktu itu, panitia pembangunan mesjid Kaum Limbangan mengajukan permohonan bantuan dana kepada Yayasan Amal Bakti pancasila yang ketua Dewan Pembinanya Presiden Soeharto periode 1983 – 1988. Bantuan bisa diberikan dengan syarat harus memiliki sertifikat Hibah, yang akhirnya dibuatlah akta hibah akhirnya bantuan dari Yayasan Amal Bakti Pancasila dapat cair tanpa kendala. 

“Jadi salah besar jika aset tanah Alun- alun Limbangan sekarang diduga diakui milik seseorang atau milik keluarga tertentu,” tandasnya.

Dalam mengakhiri perbincangan Rd. Holil Aksan menegaskan, "jadi apa yang menjadi dasar tanah Alun- alun Limbangan diklaim milik seseorang atau keluarga tertentu. Padahal tanah Alun-alun Limbangan sudah lama menjadi asset Kabupaten Limbangan. Cara jetu untuk menuntaskan polemik tersebut maka Pemda Garut harus berani mengambil asset tersebut. Sebab ini tanah milik negara dan telah menjadi situs sejarah penyebaran dan peradaban islam di Limbangan khususnya.

Jadi kesimpulannya sebagai berikut, 1. Lahan tanah alun-alun dan tata kelolanya harus segera diambil-alih oleh Pemda Garut; 2. Sertifikat tanah hibah atau wakaf mesjid atau Kaum Limbangan harus segera dibatalkan karena riwayat lahan tanahnya sama statusnya adalah bukan milik perorangan; 3. Alun-alun Limbangan dan Kaum Limbangan jangan sampai menjadi lahan sengketa," tandas Rd. Holil yang juga tokoh gaek di Tatar Sunda ini.

Alam,tarungnews.com

Bagikan melalui:

Komentar