• Sabtu, 16 Oktober 2021

Kepala Daerah Perlu Pahami Pentingnya Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Kepala Daerah Perlu Pahami Pentingnya Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) RDTR mempunyai peran penting dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya adalah dengan mempermudah proses perizinan berusaha serta memberikan kepastian hukum kepada investor. Humas ATR.BPN

Jakarta,TarungNews.com -"Perlu dipahami, penting bagi kepala daerah untuk mengetahui penyusunan atau isi dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Begitu RDTR sudah jadi, apapun yang tertuang di dalam RDTR, maka bentuk daerah atau kotanya akan seperti itu. Maka penyusunan RDTR ini perlu melibatkan semua pihak." Ujar Abdul Kamarzuki, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada), Kamis lalu (30/9/2021).

RDTR mempunyai peran penting dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya adalah dengan mempermudah proses perizinan berusaha serta memberikan kepastian hukum kepada investor. "Apabila sudah ada RDTR-nya dan telah diterbitkan, pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya melalui Online Single Submission (OSS), kemudian tinggal hanya mesin yang bekerja untuk mencocokan, apabila sudah sesuai, akan keluar Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau yang sering kita sebut Konfirmasi KKPR" Jelas Abdul.

Abdul juga kembali mengingatkan kepada para kepala daerah untuk segera membentuk forum penataan ruang daerah. "Sekali lagi kami mengingatkan kepada para kepala daerah, apa sudah membentuk forum penataan ruang di daerah, jika belum, kami harap ini segera dibentuk." Himbau Abdul.

Pada Kesempatan yang sama, Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan, mengatakan bahwa RDTR dan RTRW sangat penting bagi Kabupaten Pasuruan "RDTR ini bahkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilyah) ini merupakan sebuah kebutuhan juga melandasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan visi misi kami di 2018-2023." ungkap Irsyad dalam paparannya terkait RDTR WP Gempol, WP Grati, dan WP Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2041.

Irsyad juga menyebutkan beberapa wilayah yang sudah menjadi perda/perkada, yaitu, Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Beji, BWP Bangil, WP (Wilayah Perencanaan) Pandaan, BWP Purwosari dan BWP Kraton. Selanjutnya yang sedang dalam proses penyusunan adalah, WP Grati, WP Wonorejo dan WP Gempol.

Paparan berikutnya disampaikan oleh I Nyoman Giri Prasta, Bupati Badung. Pada paparannya terkait Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Tahun 2021-2041, beliau menjelaskan mengenai isu strategis pembahasan. "Terdapat empat isu strategis. Yang pertama, perubahan regulasi terkait penataan ruang. Kedua, penyesuaian batas taman hutan raya. Lalu, penyesuaian pola ruang akibat dinamika permbangunan, dan terakhir pengembangan jaringan infrastruktur.

Paparan terkahir disampaikan oleh Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Kabupaten Tangerang. Dalam pembahasannya terkait Perubahan Muatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2041. Ahmed menyampaikan Dasar Permohonan Penyesuaian Persetujaun Substansi, yaitu, Pertama, Perda 9/2020 tentang RTRW Kabupaten Tangerang. Kedua, Penyesuaian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Ketiga, Kajian Teknis, dan keempat, Penyesuaian denga Kondisi Eksisting.

Ahmed zaki juga memberikan gambaran mengenai wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Balaraja dan batas-batas administrasinya. "Ada beberapa lokasi kecamatan yang bersebelahan, tentu saja ini berkaitan erat dengan program pembangunan dan RDTR Balaraja. Ini akan menjadi pilot, karena kita tidak lagi pakai 1 kecamatan 1 zonasi, tapi 3 kecamatan menjadi 1 zonasi RDTR guna mempercepat proses pemetaan RDTR di Kabupaten Tangerang yang memiliki 29 Kecamatan."

Sumber : Sekretariat Dirjen Tata Ruang

Dar,tarungnews.com

Bagikan melalui:

Komentar