• Sabtu, 16 Oktober 2021

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Menggunakan Dana APBN

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Menggunakan Dana APBN Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady. (istimewa)

Keputusan itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Bandung,TarungNews.com - Perpres Nomor 107 Tahun 2015 memang menyatakan tidak akan menyertakan APBN untuk pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Akan tetapi, terbitnya Perpres Nomor  93 Tahun 2021 membolehkan pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN, hal tersebut di ungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady yang juga Wakil Ketua F Gerindra DPRD Jabar, Senin (11/10).

"Ini tinggal dilihat konsistensinya. Tapi yang paling substansial adalah mengenai dana itu sendiri," papar Daddy.

Kendati begitu, dirinya belum mengetahui hal yang menjadi dasar terbitnya Perpres Nomor 93 Tahun 2021. Oleh karena itu, dirinya meminta semua pihak harus melihat faktor konsiderans menimbang dalam Perpres tersebut.

"Misalkan, Cina kemudian menghentikan investasi. Ini juga terkait dengan besarnya anggaran proyek yang membengkak. Apakah Cina tidak mau meng-cover pembengkakan itu atau karena apa?" ucapnya.

Daddy menilai dasar konsiderans menimbang dalam Perpres tersebut sangat penting agar tidak terjadi mis leading. Pasalnya, Perpres tersebut belum tersebar keluar dan baru dinyatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperkenankan menggunakan dana APBN.

Akan tetapi, imbuh Daddy, di satu sisi Joko Widodo ingkar janji terhadap Perpres Nomor 107 Tahun 2015. Namun, di sisi lain dirinya sebagai wakil rakyat Jabar ikut senang karena jika hanya mengandalkan BUMN Cina, praktis proyek akan tersendat.

"Sekarang dengan diintervensi APBN, mudah-mudahan benar lebih cepat. Itu sisi yang berbeda. Jadi ada dua hal yang berbeda, di satu sisi soal janji Pak Jokowi tapi di sisi lain soal sikap masyarakat Jabar yang menerima ini sebagai penuntasan masalah," imbuhnya.

Pasalnya, hingga saat ini Transit Oriented Development (TOD) Kereta Cepat Jakarta-Bandung hanya sampai Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Seharusnya, TOD akhi Kereta Cepat Jakarta-Bandung sampai Tegalluar.

"Apakah kemudian dengan intervensi APBN dapat menuntaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sampai Tegalluar. Pekerjaan seperti itu kalau tertunda akan membingungkan. Berarti kita harus fasilitasi penumpang yang turun di Padalarang," pungkas Daddy.

Yud,tarungnews.com

Bagikan melalui:

Komentar