Senin, 21 Oktober 2019 | 05:14 WIB



Berita Utama

Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Bukan Retorika Semata.

Minggu, 3 April 2011 | 22:35 WIB - by Rudy Sanjaya. - 9.056 pembaca

Media Tarung News.

Salah satu tujuan yang hendak di capai melalui pembangunan aparatur pemerintahan adalah terwujudnya aparatur pemerintah negara yang terbuka, inovatif dan peka terhadap aspirasi dan dinamika masyarakat. Pembangunan yang telah di lakukan pemerintah Indonesia sampai sekarang telah membawa peningkatan pada kualitas hidup masyarakat Indonesia sendiri. Kondisi tersebut telah mendorong keadaan sosial ekonomi masyarakat semakin meningkat, sehingga dengan situasi tersebut memungkinkan pemerintah dapat melibatkan masyarakat secara lebih efektif dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Terlebih lagi dalam era Otonomi Daerah saat ini yang mengedepankan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Otonomi daerah dapat di artikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan. Dengan adanya konsep otonomi daerah maka pemerintah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menentukan arahan kebijakan, khususnya mengenai rencana pembangunan, maka sudah selayaknya dalam menentukan rencana pembangunan daerah harus di susun berdasarkan potensi yang di miliki dan kondisi yang ada.

Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, sarana dan prasarana pembangunan, teknologi dan dan kondisi-kondisi lainya yang dapat menunjang rencana pembangunan beserta pelaksanaanya. Melihat berbagai dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan baik itu banyaknya program rencana kegiatan pembangunan sampai dengan terbatasnya mengenai pendanaan, maka pemerintah perlu melakukan penentuan skala prioritas berdasarkan urutan kepentingan serta melakukan peningkatan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan rencana pembangunan.

Penentuan program atau rencana pembangunan dengan melibatkan masyarakat merupakan salah satu bentuk mekanisme perencanaan dari arus bawah atau bottom up planning. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara nyata dan terarah. Selain itu, dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam  pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hasilnya akan sangat bermanfaat bagi kepentinagan masyarakat.

Aspirasi maupun gagasan yang berasal dari masyarakat pun bermanfaat dan hasilnya kelak dapat benar-benar di rasakan oleh masyarakat itu sendiri, sebab masyarakat benar-benar tahu apa yang menjadi prioritas atau kebutuhan utama dalam kegiatan pembangunan.

Peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan kota.

Peran serta masyarakat yang tinggi dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan kota secara berdaya guna dan berhasil guna. Sebaliknya pembangunan kota yang baik dapat mendorong terjadinya peningkatan kemampuan masyarakat untuk lebih berperan serta dalam pembangunan. Melihat kondisi perekonomian masyarakat yang berangsur-angsur baik memungkinkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara efektif dalam berbagai kegiatan pembangunan, sementara itu pemerintah kota akan memfokuskan peranannya pada pembinaan, pengaturan, perencanaan, dan pengawasan. Terlebih lagi dengan adanya Undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di mana daerah di berikan otonomi yang luas untuk mengurus daerahnya sendiri dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kota dapat berupa antara lain :

a.      Kepatukan masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka seperti membayar pajak dan membayar restribusi atas pelayanan yang mereka terima.

b.      Kesediaan untuk menaati peraturan yang di gariskan oleh pemerintah kota, seperti mendapatkan izin mendirikan bangunan ( IMB ) sebelum mendirikan bangunan, membuang sampah pada tempat yang telah di sediakan, serta peraturan – peraturan lainya.

c.       Kesediaan mereka untuk membangun dan mengoperasikan sarana dan prasarana kota

d.      Kesediaan mereka untuk mencadangkan lahan dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan

e.      Kesediaan mereka untuk mengelola dan memelihara prasarana dan sarana yang telah di sediakan oleh pemerintah dengan baik.

Masyarakat akan termotivasi untuk berperan dalam pembangunan apabila mereka melihat peluang terhadap apa yang mereka lakukan tidak hanya menguntungkan pemerintah dan masyarakat kota belaka, namun secara ekonomis juga memberikan keuntungan bagi usahanya. Mereka akan tertarik untuk berperan serta apabila mereka mengetahui adanya peluang dan kemudahan yang di berikan pemerintah dalam pengurusan proses perizinan dan sejauh mana hak mesyarakat di jamin secara hukum. Untuk mencapai kea rah tersebut, maka pemerintah harus dapt menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam melaksanakan pembangunan. Adapun kemitraan tersebut pada hakekatnya meliputu :

-          Mengelola suatu pelayanan yang di sediakan oleh pemerintah.

-          Membangun dan mengoperasikan prasarana umum.

-          Mengelola asset yang di kuasai oleh pemerintah daerah sebagai salah satu peluang kerja sama antara pemerinth dengan masyarakat.

Dalam rangka  memacu motivasi masyarakat agar berperan serta dalam pembangunan, maka pemerintah daerah hendaknya dapat menciptakan kondisi yang dapat menumbuhkan motivasi masyarakat agar secara suka rela berperan serta dalam pembangunan kota, melalui sikap dan kebijakan – kebijakan sebagai berikut :

a.      Menyediakan informasi tentang kegiatan – kegiatan pembangunan kota yang dapat di laksanakan melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

b.      Menumbuhkan rasa tanggung jawab di kalangan penduduk kota untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut demi kepentingan bersama.

c.       Menanamkan rasa percaya di kalangan masyarakat bahwa kontribusi pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan usahanya.

d.      Memberikan bimbingan serta bantuan yang di perlukan oleh masyarakat untuk dapat berperan serta.

e.      Menyediakan perangkat peraturan yang di perlukan untuk menjamin terjadinya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat.

f.        Pemerintah kota harus lebih terbuka mengenai kebijakan yang di tempuh, kegiatan yang akan di lakukan oleh pemerintah kota, dan alas an mengapa kegiatan tersebut di lakukan terutama dalam mempersiapkan tata ruang kota.

g.      Pemerintah kota dapat berkomunikasi dengan masyarakat guna memberikan kesempatan yang luas kepada mereka untuk mengembangkan bentuk – bentuk peran serta mereka.

h.      Pemerintah kota sebaiknya menetapkan bentuk bentuk kerja sama serta peraturan – peraturan lainya yang di perlukan dalam rangka menjamin terjadinya kerja sama yang serasi. Seimbang, serta selaras antara pemerintah kota dengan masyarakat.

i.        Pemerintah kota perlu meningkatkan kemampuan teknis maupun manajerial para aparatnya, meningkatkan kejujuran, dan kedisiplinan melalui pengawasan melekat ( Waskat ) dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Dengan demikian bahwa peran serta masyarakat dalm hal pembangunan di daerah sangatlah penting,dan di harapkan pula peran serta tersebut lebih menggairahkan masyarakat untuk melaksanakan kontrol, sosial terhadap pembangunan di daerah.   ( Rudy Sanjaya )