• Rabu, 14 April 2021

Dewan Pertimbangan Kadin Garut, H. Endang Roeshendar: Rosan Perkasa Roeslani Ketum yang Sah Secara Hukum

Dewan Pertimbangan Kadin Garut, H. Endang Roeshendar: Rosan Perkasa Roeslani Ketum yang Sah Secara Hukum Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Garut, H. Endang Roeshendar. DOK

Garut,TarungNews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Cabang Kabupaten Garut yang dinahkodai Yudi Nugraha Lasminingrat mengeluarkan statement terkait keabsahan kepengurusan Kadin mulai dari tingkat Pusat, Provinsi Jawa Barat hingga kepengurusan Kadin tingkat Kabupaten Garut. Hal tersebut disampaikan Kadin Garut melalui Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim), H. Endang Roeshendar pada Selasa (30/3) pagi.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Garut, H. Endang Roeshendar menyatakan dengan tegas, "kepengurusan Kadin yang sah secara hukum adalah yang dijabat oleh Rosan Perkasa Roeslani sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kamar Dagang dan Industri (DPP KADIN) Indonesia yang mana hal tersebut berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 066/PUU-II/2004.

H. Endang yang juga merupakan Ketua GMFKPPI PC 10.11 Garut melanjutkan, Berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang menyebutkan bahwa di Indonesia hanya ada satu Kamar Dagang dan Indsutri (Kadin) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sedangkan Kadin UMKM sebagai organisasi tidak sah sebagaimana bunyi Perundang-undangan yang dimaksud. Masih kata H. Endang, "selain adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) terkait organisasi yang sah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) pada tanggal 19 Februari 2020, mengeluarkan surat bernomor HM.03.02/590/DPDRI/II/2020 perihal Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Kadin Provinsi Se-Indonesia.

Menurut H. Endang, dalam surat yang ditandatangani Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalatti kalau merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan AD/ART Kadin maka Kadin yang sah secara Perundang-undangan yang diberlakukan yakni Kadin dibawah kepemimpinan saudara Rosan Perkasa Roesiani sebagai Ketua Umum DPP Kadin.

“Selain menyatakan Ketua Umum Kadin yang sah adalah Rosan Perkasa Roeslani, dihadapan pengurus Kadin lainnya ia juga menegaskan tentang logo Kadin sekaligus mengintruksikan Gubernur, Bupati dan Walikota agar mengabaikan adanya organisai diluar itu serta logo Kadin yang lainnya.

Dihadapan pengurus lainnya termasuk pengurus harian, diantaranya Agus Ridwan, R Ujang Heryanto, Agus Indra, Galih F Qurbani, Mukti Arif, Yana, Okky Caraesa, Lucky Fadilah, Yanyan Itonk, Ir. Rajab Prilyadi dan Ade Jembar. Dewan pertimbangan (Wantim) Kadin Garut mengatakan, kepengurusan yang sah di tingkat pusat dipimpin oleh Rosan Perkasa Roesiani, di Jawa Barat oleh Cucu Sutara dan di Kabupaten Garut oleh Yudi Nugraha Lasminingrat.

“Pemkab Garut harus mengetahui mana organisasi yang sah secara hukum, dan mana organisasi yang tidak sah,” ucapnya.

Ia melanjutkan, secara hukum dan berdasar Perundang-undangan Kadin Indonesia yang sah adalah Kadin yang dipimpin oleh Ketua Umum Rosan Perkasa Roeslani.

Hal senada diungkapkan Dewan Penasehat Kadin Kabupaten Garut, H. Agus Supriadi, SH. Ia menuturkan, organisasi yang sah saat ini adalah kepengurusan yang dinahkodai oleh Rosan Perkasa Roeslani, yang mana diakui secara undang-undang yang berlaku.

“Dari logo organisasi saja, sudah jelas berbeda, Kadin yang di Garut ini sah sesuai dengan undang-undang,” singkatnya.

Alam/Hidayat-tarungnews.com

Bagikan melalui:

Komentar