• Selasa, 15 Juni 2021

Selama 6 Bulan "Ed" Tidak Terima BPNT Dan PKH. Kata Agen Tidak Cair

Selama 6 Bulan "Ed"  Tidak Terima BPNT Dan PKH. Kata Agen Tidak Cair Kepala Biro Garut tarungnews.com, Alam bersama Ed, warga yang tidak menerima bantuan dari kedua program pemerintah BPNT dan PKH . DOK

Garut,TarungNews.com - Keluarga penerima manfaat Bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Program keluarga harapan (PKH) atas nama Em (60/Kepala Kekuarga) dan Ed (50/Isteri) warga kampung Babakan RT 002 RW 05 Desa Sindang Galih Kecamatan Karangpawitan selama 6 bulan terakhir ini tidak dapat menerima manfaat dari kedua program tersebut.

R (Agen Sembako) setempat yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan Sembako ini menyebutkan bahwa Kartu milik atas nama Em dan Ed itu tidak cair," kata Ed kepada tarungnews.com (24/4).

ketika dikonfirmasi di rumahnya, Ed menyebutkan, selama ini kartu PKH dan kartu BPNT milik kami itu dipegang oleh agen, selama enam bulan ini kami tidak menerima apa-apa, baik dari BPNT maupun PKH. Sementara sebelumnya kami selalu lancar menerima bantuan sembako ini.

Menerima penjelasan tersebut tim langsung melakukan penelusuran ke lapangan dan berhasil mendapatkan keterangan dan bukti bahwa BPNT dan PKH milik Em dan Ed ternyata sudah ada yang mencairkan.

Selain itu, di lapangan tim menemukan kasus lainnya yang serupa dengan dialami oleh Ed, hingga berita ini diriliis terdapat 6 kasus serupa.

Apabila benar bantuan tersebut sudah cair maka saya meminta hak saya tersebut untuk segera dikembalikan," ucap Ed kepada tim.

Usai terima kesaksian dari sumber, tim langsung melakukan konfirmasi kepada pihak agen terkait, tapi yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat. hingga berita ini dihimpun tim belum mendapatkan keterangan dari R.

Dikonfirmasi ditempat terpisah, Wawan (42) warga desa Sindang Galih sangat meyayangkan kasus seperti itu terjadi dilingkungan desanya.

Bantuan tersebut bagi fakir miskin atau warga yang tidak mampu koq agen masih saja nakal dan nekat berkhiat kepada pemerintah dan berkhianat kepada fakir miskin yang semestinya kita kasihi," ucapnya kepada tarungnews.com di rumahnya, Sabtu (24/4).

Saat diwawancara ia menyebutkan, perbuatan tersebut jelas melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU No. 13/tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin," tegasnya.

"Modus operandi oknum agen yang seperti ini, sangat banyak terjadi diwilayah kabupaten Garut," ucapnya. Wawan menambahkan, hal seperti ini dapat terjadi salah satu faktor utamanya adalah lemahnya pengawasan oleh pihak yang berwenang, perlu diketahui oleh khalayak, program PKH - BPNT ini adalah program bantuan stimulan dari pemerintah pusat khususnya untuk warga kurang mampu, dan jenisnyapun bantuan sosia (Bansos *...red).

"Seharusnya APH peka dan sigap terhadap kasus - kasus yang berurusan dengan program sosial, siapapun oknumnya harus ditindak tegas, karena secara kasat mata apa yang dilakukan oleh oknum yang menggasak hak masyarakat miskin ini adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam UU nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Didalam BAB VIII Ketentuan pidana UU tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 42 bahwa setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (ayat 3) dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Masih kata Wawan, "selanjutnya disebutkan di pasal 43 (point 1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); (point 2) Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasar pada itu, kami minta pelaku untuk ditindak secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku" pungkas Wawan.

Alam,tarungnews.com

Bagikan melalui:

Komentar