• Selasa, 15 Juni 2021

Status Tahanan Kota Bebas Keluyuran, LSM MAPPAN & AKRAM Terdakwa yang satu ini Begitu “Istimewa”

Status Tahanan Kota Bebas Keluyuran, LSM MAPPAN & AKRAM Terdakwa yang satu ini Begitu “Istimewa” LSM MAPPAN dan LSM AKRAM berunjuk rasa didepan Kantor Pengadilan Tinggi Jambi pada Jumat (30/4) kemarin. Mereka berunjuk rasa meminta penjelasan terkait proses hukum yang menjerat Wakil Ketua DPRD Tebo, Syamsu Rizal yang kini berstatus terdakwa dalam dugaan kasus perusakan hutan.

Jambi,TarungNews.com - LSM MAPPAN dan LSM AKRAM berunjuk rasa didepan Kantor Pengadilan Tinggi Jambi pada Jumat (30/4) kemarin. Mereka berunjuk rasa meminta penjelasan terkait proses hukum yang menjerat Wakil Ketua DPRD Tebo, Syamsu Rizal yang kini berstatus terdakwa dalam dugaan kasus perusakan hutan.

Salah satu pengunjuk rasa, Amir Akbar dari LSM AKRAM mempertanyakan kenapa Pengadilan Negeri Tebo terkesan sungkan untuk menahan Syamsu Rizal meskipun telah berstatus terdakwa. Amir menambahkan, “Tahan segera. Pelaku perusakan hutan harus dihukum maksimal, dan Penjarakan," ucap Amir pada tuntutannya didepan kantor Pengadilan Tinggi Jambi. 

Yang kedua, kata Amir, "kenapa proses hukum antara Syamsu Rizal dengan kedua anak buahnya berbeda. 

“Mengapa Syamsu Rizal bebas berjalan-jalan meski berstatus terdakwa (dan berstatus tahanan kota ...red) sementara kedua anak buahnya sudah dipenjara dengan vonis penjara masing-masing 1 tahun dan denda Rp 500 juta. Kenapa bisa berbeda seperti ini, apa begini proses peradilan kita?" kata Amir Akbar.

Usai berorasi, para pengunjuk rasa akhirnya diterima oleh petugas Humas (Hubungan Masyarakat) Pengadilan Tinggi, Sianturi. Ia memastikan bahwa keputusan hakim itu bersifat mandiri, namun dia meyakinkan para pengunjuk rasa untuk terus memantau jalannya persidangan. 

“Yang pasti kami akan tetap memantau jalannya persidangan ini. Kami akan tetap berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Tebo. Itu boleh dipegang," Kata Sianturi. 

Dia agak kaget begitu dijelaskan bahwa terdakwa Syamsu Rizal sedang berada di Jakarta hingga Sabtu, 1 Mei 2021. “Hah, bukannya Senin besok (3/5/2021) akan bersidang?. Agendanya keterangan saksi ahli,” ucapnya.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Tebo telah menetapkan Syamsu Rizal menjadi tahanan kota sejak 29 Maret 2021 hingga 27 April 2021. Namun dia justru sudah berangkat ke Jakarta pada 26 April 2021 untuk mengikuti kunjungan kerja DPRD Tebo pada 27 April 2021 hingga 1 Mei 2021.

Sianturi berkata, menghargai kepedulian LSM MAPPAN yang peduli dengan pengusutan kasus di Tebo tersebut. “Memang seperti ini seharusnya, masyarakat melakukan kontrol terhadap jalannya proses hukum,” katanya. 

Perkara Kedua Melibatkan DPRD Tebo

Hadi Prabowo selaku Koordinator Lapangan (Koorlap) mengatakan bahwa selama Armansyah Siregar menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tebo, kasus ini merupakan perkara kedua yang menyeret dua anggota DPRD Kabupaten Tebo hingga ke ranah persidangan. Tahun 2019 Armansyah Siregar juga pernah menangani kasus Jumawarzi, Anggota DPRD yang menggunakan gelar akademik tanpa hak. Jumawarzi divonis penjara 2 bulan dan denda Rp 10 juta," ungkap Hadi.

“Kami kira semestinya Jumawarzi dapat dipidana 10 tahun dan denda Rp 1 milyar, ini sangat tidak berkeadilan,” kata Hadi Prabowo.

Hadi khawatir hal serupa akan terjadi seperti yang terjadi pada terdakwa Syamsu Rizal. Ia menilai Pengadilan Negeri Tebo tak berdaya dan terkesan mengistimewakan kalangan pejabat ketimbang rakyat.

“Kalau rakyat kecil sudah pasti ditahan dulu baru sidang. Sebaliknya, kalau pejabat sudah sidang pun tak kunjung dipenjarakan. Sama halnya dengan kasus ini,” ujarnya.

Alam/Tim,tarungnews.com

Bagikan melalui:

Komentar