• Sabtu, 15 Mei 2021

Terkait Pemberitaan, Oknum Agen BPNT - PKH Di Karangpawitan Diduga Main Sabun Dengan Oknum Lainnya

Terkait Pemberitaan, Oknum Agen BPNT - PKH Di Karangpawitan Diduga Main Sabun Dengan Oknum Lainnya Solihin Afsor (Ketua Bidang Informasi dan Teknologi GMPK DPD Kab. Garut/masker warna merah) DOK

Garut,TarungNews.com - Dugaan main sabun antara oknum salah seorang agen BPNT - PKH di Desa Sindang Galih dengan oknum lainnya yang mestinya melakukan kontrol sosial dengan baik. Dugaan tersebut menyusul adanya bukti kwitansi tercatat atas nama R (pemilik e-waroeng sekaligus agen BPNT - PKH) setelah beredar pemberitaan yang sebelumnya menyebutkan adanya dugaan penyelewengan pada Bansos BPNT yang terjadi di lingkungan Desa Sindang Galih Kecamatan Karangpawitan, Garut.

Dalam pemberitaan yang pertama kali muncul disebutkan bahwa salah seorang oknum agen atau pemilik e-waroeng setempat patut disebut "terduga berdasar pengaduan atas nama ED (50) warga Kampung Babakan RT 002 RW 04 Desa Sindang Galih yang disampaikan kepada mpginews.com dan tarungnews.com, Sabtu (24/4) dan Minggu (25/4) pekan kemarin.

Oknum yang dimaksud tidak terkorelasi pada pemberitaan dikedua media tersebut, baik dalam investigasi, konfirmasi hingga diterbitkannya pemberitaan tersebut. Terkait adanya dugaan tersebut, Solihin Afsor salah seorang pegiat Anti korupsi DPD GMPK  Kabupaten Garut memberikan tanggapannya, yang mana hal terkait Bansos Landasan hukumnya sudah jelas yaitu UU nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin," kata Afsor.

Jika ditemukan adanya unsur yang masuk ke delik perbuatan melawan hukum itu ketentuan pidananya jelas tertuang didalam Bab VIII pasal 41, pasal 42, pasal 43. Jadi sudah sangat jelas," tuturnya.

Ia melanjutkan, "karena suatu pemberitaan selain memperhatikan unsur independensi dan menjaga akurasi serta berimbang juga harus mempunyai muatan supremasi hukum.

Masih kata Afsor kepada tarungnews.com pada Selasa (4/5), belakangan ini juga santer berhembus bahwa banyak oknum atau pihak yang tidak ada kaitannya dengan pemberitaan justru mereka memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.

Hal tersebut kita temukan dilapangan dengan dalih bermacam-macam lah, sampai meminta sejumlah uang kepada pihak yang menjadi obyek pemberitaan yang dimaksud. ;Yang sering terjadi dilapangan adalah dengan berdalih bahwa kasus tersebut tidak akan dilanjutkan," ujarnya.

hal tersebut mereka lakukan tanpa sepengetahuan awak media terkait (yang memberitakan ...red). Jelas itu tidak baik dan terindikasi melanggar hukum. Dan cenderung bertentangan dengan kode etik jurnalistik (KEJ) apabila didalam dugaan tersebut ada oknum wartawan," tegas Solihin Afsor.

“Kepolisian maupun kejaksaan pasti bertindak tegas dalam menjalankan tugas selaku penegak hukum, siapapun yang melanggar hukum tindak jangan pandang bulu!. Dengan begitu tidak akan ada kata hukum itu tebang pilih, menjamin kepastian hukum. tentu yang diidamkan masyarakat adalah hukum yang berkeadilan," pungkas Solihin Afsor yang menduduki posisi Biro Informasi dan Tekhnologi di DPD GMPK Garut ini.

Alam/tarungnews.com

Bagikan melalui:

Komentar