• Rabu, 29 September 2021

Paguyuban Warga Cimanganten Menggelar Audiens Terkait Aturan TPU Cijati Dan Mohonkan Adanya TPU Representatif

Paguyuban Warga Cimanganten Menggelar Audiens Terkait Aturan TPU Cijati Dan Mohonkan Adanya TPU Representatif Asda I Setda Garut saat pemetaan lokasi TPU Jati sebelum memasuki forum audiens. DOK

Garut,TarungNews.com - Adanya peraturan tentang pembatasan manfaat atau penggunaan TPU Jati yang disebutkan hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki KTP Desa Jati saja menuai protes keras dan reaksi serius dari masyarakat Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler, Garut.

Masyarakat melalui Paguyuban Warga Cimanganten menilai peraturan tersebut dibuat secara sepihak serta tidak mengkaji sejarah TPU, unsur budaya dan tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan yang juga berpotensi menimbulkan konflik antar masyarakat.

Berdasar pada itu pihak Paguyuban Warga Cimanganten yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat, diantaranya GMFKPPI, GARDA PATRIOT, BHALADIKA dan yang lainnya. Setelah melakukan investigasi dan pengkajian seksama secara bersama selanjutnya kami melakukan audiens ini dan mengecam keputusan sepihak atas pemberlakuan peraturan yang diterbitkan dan dipampang melalui banner disekitar TPU. Selain itu kami menuntut agar banner tersebut dicopot dan peraturan yang tidak manusiawi serta berpotensi konflik itu segera dicabut," kata Rudy, pengurus Paguyuban Warga Desa Cimanganten kepada tarungnews.com usai menggelar audiens di kantor kecamatan Tarogong Kaler, Selasa (13/7) kemarin.

Pernyataan sikap dari Paguyuban yang disampaikan melalui Koordinator aksi, Budi Laksana yang juga merupakan Dansatgas GMFKPPI PC 10.11 Garut menyebutkan, disaat pemerintah begitu gencarnya menangani pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap meningkatnya angka kematian tentunya ini tidak bisa dilepaskan dari pada kebutuhan lahan pemakaman. Tempat pemakaman umum (TPU) Jati yang terletak dibatas 2 desa, yaitu Desa Cimanganten dan Desa Jati merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada sejarah perjalanan kehidupan masyarakat disekitar lokasi TPU tersebut, dan disitu pula dimakamkan para leluhur yang diantaranya Tokoh Padalangan sohor R. Kayat Dwipaguna/Dalang Bintang.

Pemekaran desa dikecamatan Tarogong Kaler tentunya berdampak terhadap kehilangan sebagian asset wilayah desa. Begitu pun Desa Cimanganten merupakan salah satu desa inti yang merasakan dampak kehilangan asset pemakaman umum yang sekarang menjadi wilayah pemekaran.

Kehadiran UU Desa nomor 6 tahun 2014 diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa, tetapi ternyata masih belum bisa memberikan ruang untuk dipakai sebagai biaya belanja (pembelian) atas pengadaan lahan sehingga persoalan inilah yang menjadikan posisi desa belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pengadaan lahan pemakaman umum untuk masyarakat desa.

Persoalan ditolaknya warga masyarakat yang akan memakamkan dilokasi pemakaman umum Jati ini merupakan persoalan tragedi kemanusiaan yang sangat menyakiti hati warga masyarakat sekitar dan jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

Apabila hal ini tidak segera diselesaikan bersama dikhawatirkan bisa memecah belah kekeluargaan yang sudah lama terbentuk serta bisa memicu potensi konflik horizontal antar warga masyarakat.

Maka untuk menghindari hal tersebut, kami masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Warga Desa Cimanganten meminta penjelasan kepada Kepala Desa Jati terkait: Pengumuman yang dishare di Forkopimcam Tarogong Kaler; Tentang silsilah tanah pemakaman umum Jati; Dasar hukum dari pada penggunaan lahan pemakaman umum Jati hanya untuk RW 002 (Kp. Doyong), RW 008 (Kp. Jati), RW 009 (Kp. Jati Kuda) tersebut; Tidak memikirkannya dampak sosial dari pada perbuatan yang dilakukan sangat meresahkan dan mengganggu kondusifitas, ketentraman, kenyamanan masyarakat sekitar yang selama ini tercipta.

Selanjutnya Mendesak kepada Pemerintah Desa untuk segera: Mencabut aturan yang bisa memicu potensi konflik dikalangan masyarakat antar wilayah di tiga desa; Mengembalikan sesuai dengan keadaan semula sebelum ada pengumuman tersebut yang mana masyarakat tiga desa boleh memakamkan di pemakaman umum Jati demi terjaganya kondusifitas, ketentraman dan kenyamanan di wilayah kecamatan Tarogong Kaler; Mendorong kepada Pemkab Garut untuk menyediakan lahan pemakaman umum untuk di wilayah tiga desa khususnya, dan wilayah desa di kecamatan Tarogong Kaler pada umumnya; Mendorong kepada Pemkab Garut untuk segera membuat Perda tentang pemakaman umum (kalau belum ada).

Dikonfirmasi usai audiens Camat Tarogong Kaler, Dra. Hj Eti Nurul Hayati, M.Si memaparkan ikhwal polemik yang terjadi dikalangan masyarakat antar desa di wilayah kerjanya.

Yang menjadi latar belakang audiens ini bermula dari adanya seorang warga yang meninggal dunia karena Covid tidak diperbolehkan dimakamkan di pemakaman umum Jati.

Warga Cimanganten berkeberatan karena ditolak atau tidak diperbolehkan dimakamkan disana (lokasi pemakaman umum Jati ...*red) sehubung lokasi pemakaman umum Jati dari awal sebelum adanya pemekaran lokasi tersebut merupakan tanah hibah dari Haji Ahmad dan diperuntukan untuk umum," papar Camat.

Ia kembali menuturkan, sehubung terjadi pemekaran desa, mungkin RW yang bersangkutan tidak tahu silsilah sebelumnya juga tidak ada konfirmasi dulu dan lahan disana sudah habis sehingga tidak diperbolehkan disana dan dari Cimanganten tidak mau ditolak sementara warga yang meninggal dunia dari desa Langensari diperbolehkan dimakamkan disana.

Setelah dilakukan audiens dengan pendampingan dari pihak Polsek dan Koramil Tarogong Kaler juga berkenan hadir Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Garut, Suherman turut memecahkan sumber permasalahan dan ketiga desa yaitu Cimanganten, Jati dan Langensari sepakat kembali menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan umum warga ketiga desa tersebut," kata camat

Ia menambahkan, kedepannya saya berharap apabila ada permasalahan agar dapat dimusyawarahkan secara mufakat bersama. Selanjutnya memfungsikan peranan BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa), BKAD bukan hanya melaporkan seputar masalah Bumdes saja, tapi masalah lainnya yang melibatkan antar desa itu diharapakan BKAD mampu menyelesaikannya juga.

Sementara Asda I Sekretariat Daerah Pemkab Garut, Suherman mengatakan, yang pertama, adanya musyawarah ini karena terdapat salah persepsi terkait adanya spanduk bahwa pemakaman tersebut adalah milik RW tertentu dan membatasi pemakaman hanya untuk warga dengan KTP disana saja. Setelah dilakukan mediasi sesungguhnya tanah tersebut milik bersama dan boleh digunakan untuk umum warga tiga desa terkait.

Asda I melanjutkan, yang Kedua yaitu tuntutan dari ketiga desa tersebut (Cimanganten, Cijati, Langensari) memohon kepada pemerintah kabupaten Garut untuk adanya tanah pemakaman umum disana. Pada prinsipnya pemerintah sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh tiga desa tersebut selanjutnya silahkan cari tanah untuk pemakaman umum dan ajukan nanti appraisal yang akan menentukan.

Pesan yang disampaikannya supaya tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Dengan musyawarah tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan," pungkas Asda.

Alam,tarungnews.com

Bagikan melalui:

Komentar