• Rabu, 29 September 2021

LSM-Ormas Menggelar Audiens Terkait PPKM, Bupati Minta FMGM Bantu Pendataan

LSM-Ormas Menggelar Audiens Terkait PPKM, Bupati Minta FMGM Bantu Pendataan Audiens yang diterima langsung oleh Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP di Rumah Dinas Bupati, Pendopo Jl. Kiansantang kecamatan Garut Kota pada Kamis (22/7) kemarin berlangsung alot dan panjang. DOK

Garut,TarungNews.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang teegabug dalam Forum Masyarakat Garut Menggugat (FMGM) menyampaikan aspirasi terkait pengaduan masyarakat (Dumas) mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Audiens yang diterima langsung oleh Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP di Rumah Dinas Bupati, Pendopo Jl. Kiansantang kecamatan Garut Kota pada Kamis (22/7) kemarin berlangsung alot dan panjang.

FMGM merasa PPKM darurat sangat menyengsarakan rakyat juga menilai bahwa bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu tidak tepat sasaran dan tidak merata.

Salah seorang aktifis yang terlibat dalam audiens yang juga merupakan kader GMFKPPI 10.11 Garut, Rudi Supriadi mengatakan, terjadi tumpang tindih penerima dan terdapat 1200 data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang tidak valid. Selain itu FMGM menemukan sebanyak 7000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang sampai hari ini belum terealisasi. Kami juga mengendus indikasi kartu KPM dipegang oleh ketua kelompok dan pendamping. Hal tersebut menambah kesengsaraan rakyat ditengah pandemi dan PPKM," ungkapnya kepada tarungnews.com, Kamis (22/7) tadi malam.

Dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ikut serta dalam aksi Forum Masyarakat Garut Menggugat tersebut juga menyampaikan penolakan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut.

sementara itu Bupati Garut, H. Rudi Gunawan, SH., MH., MP dalam pernyataannya mengatakan, penyekatan di wilayah kota akan dibuka dan akan memberikan bantuan langsung sebesar Rp250.000 per kepala keluarga terhadap masyarakat yang terkena dampak. Data masuk melalui sistem yang disediakan hanya kurang lebih 60 orang, dan ini sangat disayangkan.

Masih kata Bupati, Pemda Kabupaten Garut menyediakan sistem laporan bagi masyarakat yang terkena dampak. Oleh karena itu bupati Garut meminta bantuan kepada LSM dan ORMAS yang ikut dalam Audensi membantu pendataan sampai dengan bulan juli 2021.

Sementara itu korlap aksi audensi, Yudi Arief, SH mengatakan bahwa semua LSM dan ORMAS bersedia membantu pemerintah dengan memberikan data valid sesuai dilapangan sekaligus akan mengawasi penyaluran bantuan tersebut," pungkasnya tegas.

Rudi/Alam - tarungnews.com Biro Garut

Bagikan melalui:

Komentar