Rabu, 8 Juli 2020 | 09:41 WIB



Daerah

GMBI Desak DPRD Bandung Tolak RUU HIP

Senin, 29 Juni 2020 | 22:19 WIB - by dg/rjs,tarungnews.com - 138 pembaca

Lintas Jabar,TarungNews.com - Ratusan  massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM-GMBI) Distrik Kota Bandung menggelar demo di depan DPRD Kota Bandung, Senin (29/6).

Sebelumnya, massa GMBI melakukan longmarch (jalan kaki) dari Lengkong menuju DPRD Kota Bandung dengan meneriakan yel-yel penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).Ketua Distrik LSM GMBI Kota Bandung, Moh Mahsur (Abah) mengatakan, aksi penolakan RUU HIP serentak dilakukan GMBI di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia.

“Kami mendesak DPRD Kota Bandung membuat surat rekomendasi penolakan RUU HIP yang ditujukan ke DPR RI, agar ini tidak jadi polimelik,” tegas Abah disela aksinya. GMBI juga ingin mengetahui maksud dan tujuan pembahasan dan pengesahan RUU HIP tersebut.

Hanya saja, demo massa GMBI tersebut berbuah kekecewaan karena ketua gedung wakil rakyat tidak bersedia menerima perwakilan GMBI. “Karena itu kami patut mempertanyakan sikap pimpinan dewan,” tandas Abah.

Padahal, kata Abah, tuntutan yang disuarakan GMBI bukan masalah pribadi, tapi menyangkut bangsa dan negara. “Jika diminta masyarakat seharusnya fungsi dewan wajib memberikan rekomendasi ke DPR RI untuk menolak RUU HIP,” kata Abah.

Abah juga mengingatkan  semua elemen bangsa agar mewaspadai bahaya laten komunis dan khilafah. “Lambang Pancasila yang melekat di pakaian kita bukan sekadar slogan belaka, tapi harus diimplementasikan dalam bermasyarakat bangsa dan negara,” tegasnya.

Abah menilai, RUU HIP sudah mengobok-obok Pancasila, sehingga GMBI se-Indonesia akan terus melakukan aksi penolakan RUU HIP.“Kami akan terus menuntut DPRD Kota Bandung agar memberikan rekomendasi penolakan terhadap RUU HIP,” janji Abah.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LSM GMBI, Moh Fauzan Rachman meminta seluruh Ketua Wilter dan Ketua Distrik GMBI se-Indonesia menggelar aksi demo ke DPRD kabupaten/kota dan provinsi untuk mendapatkan surat rekomendasi menolak RUU HIP yang akan dibawa ke DPR RI.

dg/rjs,tarungnews.com