Garut,TarungNews.com - Pemerhati yang juga Ketua Dewan Pengurus Wilayah Media Online Indonesia (DPW MOI) Jawa Barat, Rd. Satria Santika angkat bicara seputar beredar dugaan adanya kebocoran data perusahaan umum daerah (Perumda) PDAM Tirta Intan Garut terkait masalah biaya tanda tangan Bupati.

 "Kebocoran data disini terkait program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dana hibah pemerintah pusat bagi pemasangan instalasi PDAM.

Adapun pada kebocoran tersebut diantaranya menyebutkan biaya tanda tangan Bupati. Berdasar pada itu, DPW MOI Jabar membentuk Tim Penelusuran dan Investigasi Lapangan guna melakukan pengkajian secara langsung untuk mengetahui sejauh mana kebenaran issue beredar dan tengah viral ini," ungkapnya kepada tarungnews.com di Garut, Selasa (5/1).

Menurut Ketua DPW MOI Jabar, dari hasil penelusuran langsung yang lakukan oleh tim ternyata data yang beredar di media publik tersebut berasal dari Kabag Hublang (Kepala Bagian Hubungan Pelanggan) PDAM Tirta Intan Garut, Dasep Kurniawan, S.Ip, dan bukan beredar dari Direktur Umum (Dirut).

“Saya sudah berulang kali menghubungi Kabag Hublang PDAM, saudara Dasep Kurniawan, namun jawaban yang kami dengar hanya Mailbox," tutur Satria Santika.

Saat dikonfirmasi sehubungan dengan hal ini, para pihak terkait sudah memberikan klarifikasi. Justru Kabag Hublang yang menjadi kunci permasalahan malah susah dihubungi. Ada apa dengannya?, "tanya Satria.

Sebagai pemerhati, ia sangat menyesalkan beredarnya surat tersebut ke tengah publik.

Ini sebuah insiden yang tidak elok bagi etika profesional apalagi instansioanl. Patut dikaji sejauh mana kapabilitas dan loyalitas profesi terhadap atasan.

Satria berpesan, "janganlah melakukan pencitraan dengan menjatuhkan orang lain, karena akan berimbas pada diri sendiri jika yang merasa difitnah berbalik melapor, dan ini jelas-jelas sasarannya ke Pak Bupati,” ungkapnya.

Bupati Garut, Rudi Gunawan tidak mengetahui adanya biaya tersebut, dan Direktur Umum pun sudah menjawab, "tanyakan langsung ke sumbernya," ucap Satria menirukan salah satu klarifikasi Dirut PDAM Tirta Intan.

“Pada kesempatan ini, kami sekaligus berharap agar ada tindakan tegas dari Bupati Garut terhadap bawahannya.

Tindakan tegas tersebut dimaksudkan agar hal-hal yang seperti begini tidak terulang kembali di kemudian hari. Pada intinya jangan pelihara pejabat yang tidak baik,” pungkasnya.

Alam,tarungnews.com