Jumat, 25 September 2020 | 00:06 WIB



Head Line

LSM PEMTAGON & GAPERMAS Mengecam Ungkapan Ketua Apdesi Kabupaten Garut, Awak Media Tetap Ngotot

Minggu, 9 Agustus 2020 | 23:17 WIB - by Alam,tarungnews.com - 152 pembaca

Garut,TarungNews.com - Pada aksi sebelumnya, beberapa awak media merasa tidak puas atas jawaban yang dilontarkan Sekretaris Dinas komunikasi dan informasi (Diskominfo) Garut. Sebagaimana sudah diberitakan sebelumnya, ujaran yang dilontarkan oleh oknum Ketua Apdesi yang ujarannya dinilai menghina dan mendiskreditkan profesi wartawan itu secara spontan menuai reaksi dan kecaman dari berbagai pihak, terutama dari para awak media, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Garut, bahkan kini sorotannya meluas ke insan pers diluar Garut.

Karena tidak puas atas jawaban dari Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Garut kami melanjutkan pengaduan kepada Asisten Daerah (Asda) 1, H. Nurdin Yana atas penghinaan terhadap profesi wartawan," Kata Ujang Selamet dari Media Patroli Borgol.

Ujang melanjutkan, Asda 1 kemudian memfasilitasi untuk mediasi antara wartawan dengan pihak Apdesi, namun disayangkan yang bersangkutan (Isep) tidak bisa hadir dikarenakan dirinya akan dilantik sebagai Ketua Apdesi Garut dan mediasi pun diwakili oleh Ketua Parade dan sejumlah SKPD Garut.

Awak media menyayangkan sikap Wakil Ketua DPRD, Enan yang ditemuinya itu bukannya memfasilitasi melainkan mengembalikan permasalahan tersebut kepada Asda 1," ucap Ujang.

Saat dimintai pernyataan sikapnya, Ketua LSM GAPERMAS, Asep Mulyana, S. Pdi mengatakan, "Pers itu bagian dari pilar bangsa yang sangat berperan sebagai bagian indikator dalam segala hal, terutama sebagai hak asasi bagi manusia didalam mencari dan menyebarkan infirmasi selain itu Pers juga sebagai media mencerdaskan bangsa yang salah-satunya melalui informasi yang dipublikasikan.

Ia melanjutkan, "dengan adanya ungkapan yang tidak beretitut dilontarkan oleh salah seorang publik figure di Apdesi Kabupaten Garut dengan kesan menghina, melecehkan dan mendiskreditkan profesi wartawan kami dari lembaga sangat menyayangkan hal itu terjadi dan bahkan disampaikannya langsung dihadapan salah seorang insan pers di Garut.

Maka untuk itu kami, Ketua Umum GAPERMAS (GENERASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT), dan selaku Ketua Pemerhati Aparatur Government Otonom (PEMTAGON) mengecam keras atas kalimat yang telah dilontarkan ke insan pers yang mana insan pers itu sebagai barometer dalam pembangunan bangsa ini," pungkas Asep kepada tarungnews.com di Garut (8/8).

Sementara itu, Zakariyya menerangkan lebih jauh, "wartawan adalah Pilar Ke- 4 Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan profesinya mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers.

Standar perlindungan profesi wartawan dibuat diantaranya untuk mendapat perlindungan hukum bagi wartawan yang mentaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya guna memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi," kata wartawan senior di Garut ini.

Ia melanjutkan, ” tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui media massa.

Masih kata Zakariyya, "dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat dan diintimidasi oleh pihak manapun.

Ia menambahkan, "wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita, berupa laporan dan tulisannya dikirimkan atau dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi dan internet.

Profesi Jurnalis atau wartawan diatur dalam Undang-undang No. 40/1999 tentang Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang diperkuat dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers – Polri yang diperbaharui pada Februari 2017.

“Segala bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap profesi termasuk profesi jurnalis-wartawan menurut Undang-undang manapun tidak dibenarkan”, ujarnya.

”Menghalang-halangi kerja jurnalistik dan melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999, dengan mengatakan penghinaan kepada profesi jurnalis, maka tindakan tersebut dapat dikenai pasal pidana dan bisa dihukum penjara 2 tahun dan denda Rp. 500 Juta.” ucap Zaka.

Zaka menjelaskan kembali sikap yang sudah ditempuh bersama rekan-rekannya, "adanya kasus pelecehan tersebut, Kabiro Garut dari media cetak nasional dan online indoglobenews.com pada Rabu (5/8) malam langsung mengkonfirmasi Apdesi pusat via telepon, tepat pukul 22.43 WIB. “Karena persoalan tingkat kabupaten, silahkan koordinasi dengan teman-teman di Jawa Barat dan jika memang ada kebuntuan nanti dari pengurus daerah maka bisa dikoordinasi dengan DPP Apdesi, kata Apdesi Pusat.

Masih kata Zaka, pada pukul 15.37 WIB melakukan kordinasi dengan H. Ujang Selamet dan Yohanes. Menurut mereka “kita tunggu sampai pukul 16.00 WIB, jika Ketua Apdesi Garut tidak memberikan klarifikasinya maka dengan secara terpaksa kasus ini akan kita laporkan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Alam,tarungnews.com Biro Garut