Rabu, 20 Januari 2021 | 05:16 WIB



Nasional

KPK Diminta Usut Tuntas Mega Proyek "Toilet Sultan"

Selasa, 12 Januari 2021 | 22:19 WIB - by Red,tarungnews.com - 1.020 pembaca

Jakarta,TarungNews.com - Ditengah gencarnya pemerintah memerangi Corona Virus Desease (Covid-19) dan upaya memulihkan situasi terdampak Pandemi, terutama perekonomian. Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Bekasi menggenjot pembangunan infrastruktur yang diantaranya terimplementasikan melalui Program pembangunan Toilet di Sekolah yang bersumber dari APBD-P Kabupaten tahun anggaran (TA) 2020.

Program tersebut merupakan program dibawah Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang yang anggarannya dialokasikan untuk program pembangunan toilet, diantaranya pembangunan toilet di sekolah dengan angka yang fantastis, sebesar 98 milyar untuk 488 unit toilet di sekolah yang tersebar di 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan masing-masing menerima 196 juta rupiah.

terkait hal tersebut, puluhan tenaga honorer pendidik guru di lingkungan Kabupaten Bekasi mendatangi Gedung KPK - RI di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta, dan menggelar aksi menuntut usut tuntas dugaan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada pelaksanaan kebijakan pembangunan mega proyek "toilet sultan" di Kabupaten Bekasi.

Mereka menilai pelaksanaan kebijakan tersebut tidak sinkron dengan kebijakan pemerintahan pusat yang berkomitmen untuk fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, selain itu realaisasi program tersebut dinilai tidak efektif dengan azas efisiensi anggaran, dan mereka pun menganggap itu tidak adil.

Aksi pun menyoal dugaan adanya jual-beli proyek dan dugaan jual-beli jabatan dilingkungan Pemerintah kabupaten. Bekasi.

Koordinator Daerah (Koorda) Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, Andi Heryana mengatakan, ada dugaan sejumlah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Kabupaten Bekasi. Masih kata Andi, Persoalan 488 unit toilet yang menelan anggaran 98 milyar ke sekolah-sekolah itu salah satu contoh persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi," tegasnya, Senin (11/1) kemarin.

Menurutnya, dengan pembangunan "toilet sultan" tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi lebih mementingkan itu daripada kesejahteraan para guru honorer yang merasa jadi korban ketidakadilan tersebut.

Honor kami, guru honorer yang ada di kabupaten Bekasi hanya sebesar 1,8 juta rupiah per bulan. Sempat dijanjikan naik satu juta, tapi kenyataannya sampai sekarang Nol," ungkqp Andi kepada wartawan.

"Kita semua sudah tahu tentang pembangunan toilet disekolah yang tersebar di 23 kecamatan sebanyak 488 WC (toilet) yang anggarannya menghabiskan 96 milyar. Ia melanutkan, "miris sekali. Lebih memprioritaskan pembangunan WC sedangkan WC di sekolah kami masih layak pakai, tapi dipaksakan dengan alasan untuk persiapan tatap muka di masa pandemi.

Kepada wartawan, pelaksana tugas juru bicara (Plt. Jubir) Penindakan KPK, Ali Fikri menyatakan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi data. Jika laporan tersebut dikategorikan sebagai korupsi, maka KPK akan memproses lebih lanjut sebagaimana hukum yang berlaku.

Salah satu kontraktor berinisial GN mengaku, untuk pembangunan per unit toilet sekolah berikut uang koordinasi lapangan dan setoran 10 persen setelah dipotong pajak itu menghabiskan modal sebesar Rp. 47 juta (sampai selesai) itu sudah berikut bahan material dan jasa tukang, ungkapnya.

Red,tarungnews.com