• Sabtu, 16 Oktober 2021

Dugaan Korupsi Pengadaan Soal Ujian Madrasah Senilai 16 M, Diusut Kejati Jabar

Dugaan Korupsi Pengadaan Soal Ujian Madrasah Senilai 16 M, Diusut Kejati Jabar Photo (istimewa)

Bandung,TarungNews.com – Dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Kanwil Jawa Barat, dengan total kerugian negara akibat dugaan korupsi kegian BOS ini mencapai Rp 16,6 miliar. Kasus dugaan korupsi tersebut sedang di usut oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Riyono menjelaskan kasus dugaan korupsi dana BOS ini terjadi di dua tingkatan Madrasah yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) seluruh Jawa Barat. Dugaan korupsi itu dilakukan dalam pengadaan soal-soal ujian tahun ajaran 2018 lalu.

“ Kejati Jabar memang sedang mengusut dan melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dan BOS khususnya dalam pengadaan soal ujian di madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, tegas Riyono Jumat (23/4/2021).

Dalam penjelasannya Aspidsus Kejati Jabar Riyono menjelasakan kasus ini bermula dari pengelolaan dana BOS tahun 2018. Dana BOS yang seharusnya dikelola langsung oleh pihak sekolah, justru dikelola oleh pihak lain dalam hal ini Kelompok Kerja Madrasah (KKM) tingkat provinsi. KKM ini, kata Riyono mengelola pos penggunaan dalam hal pengadaan soal-soal ujian siswa.

Masih kata Riyono, yang mengelola KKM Provinsi itu tidak benar seharusnya yang benar dana BOS itu yang mengelola masing-masing sekolah sesuai keputusan Menteri Agama nomor 451 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah pada Madrasah tahun 2018. Ini kemudian dalam praktiknya uang-uang itu dikelola oleh KKM provinsi yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, papar Riyono menjelaskan.

Dari pengelolaan oleh KKM itu, diketahui terdapat selisih dari nilai anggaran dana BOS khusus pengadaan soal ujian itu. Hasil audit Irjen Kemenag, kerugian mencapai belasan miliar.

Kerugiannya berdasarkan hasil audit investigasi dari Irjen Kemenag, untuk Madrasah Ibtidaiyah itu Rp 6,2 miliar kemudian untuk MTs kurang lebih Rp 10,4 miliar. Ini baru tahun 2018. Kita melakukan penyidikan juga untuk tahun 2017-nya. Jadi kerugiannya (bisa jadi) lebih, tutur Riyono.

Kasus ini sendiri masih dalam penyidikan. Kejati akan memanggil para ketua KKM di tingkat Kabupaten dan Kota untuk dimintai keterangan, pungkas Riyono.

rjs,tarungnews.com

Bagikan melalui:

Komentar