• Sabtu, 16 Oktober 2021

Jabar Peringkat Pertama Dengan Kasus Korupsi Terbanyak

Jabar Peringkat Pertama Dengan Kasus Korupsi Terbanyak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. istimewa

Bandung,TarungNews.com – Dalam kunjunganya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi peringkat pertama dengan kasus korupsi terbanyak, sesuai dengan data kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dari tahun 2004  sampai 2020.

Pernyataan tersebut disampaikan Firli Bahuri di hadapan 120 legislator Jawa Barat dalap rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (8/9/2021.).

Firli menyampaikan hal tersebut di hadapan 120 legislator Jawa Barat. Firli menghadiri rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung DPRD Jawa Barat

Ketua KPK Firli Bahuri, mengingatkan seluruh jajaran legislator Jawa Barat agar tidak mendekati tindak pidana korupsi. Firli juga meminta kepada para anggota dewan yang hadir mewaspadai titik rawan korupsi khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.

"Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan, dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga," kata Firli.

Firli menyampaikan modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.

Firli mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi. Dia mengajak untuk berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

"Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi," kata dia.

Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi,” pungkas Ketua KPK.

Pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri, dalam rapat koordinasi dengan DPRD Jabar mendapat respon yang cukup baik, Ketua DPRD, Taufik Hidayat dalam sambutannya berharap, KPK melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

 “Mudah-mudahan kedatangan KPK ini sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Kami berharap pendampingan dari KPK khususnya dalam fungsi penganggaran agar APBD yang efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat kami susun dengan sebaik-baiknya,” tegas Taufik Hidayat.

rjs,tarungnews.com

Bagikan melalui:

Komentar