Minggu, 22 September 2019 | 00:09 WIB



Nasional

Penetapan Status Hukum Iwa Karniwa Sebagai Tersangka Oleh KPK, Gubernur Jabar Pastikan Penyelenggaraan Pemerintahan Tidak Terganggu

Selasa, 30 Juli 2019 | 23:43 WIB - by Feer,tarungnews.com - 142 pembaca

Lintas Jabar,TarungNews.com – Penetapan status hukum tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa terkait suap perizinan proyek Meikarta.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan penyelenggaraan pemerintahan Jawa Barat (Jabar) tidak terganggu setelah penetapan status hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa. Ridwan Kamil pun menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami pastikan penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu, semua urusan terkait rapat anggaran dan lainnya tetap lancar karena birokrasi di pemerintah kami punya sistem yang sudah diantisipasi," katanya di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (30/7/19).

Menurut RK, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, yang menyarankan Iwa fokus menjalani proses hukum. Iwa sendiri berinisiatif mengambil cuti besar setelah menerima surat penetapan dari KPK.

Ridwan Kamil, menunjuk Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, Daud Ahmad, sebagai Plh Sekda Jabar per 30 Juli 2019.

"Saya bertemu langsung tadi malam dengan Pak Iwa intinya beliau memahami bahwa per hari ini posisi sebagai Sekda akan diatur sedemikian rupa agar pembangunan tetap berjalan, sehingga Pak Iwa berkonsentrasi penuh untuk kasusnya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, RK mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemdaprov Jabar untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas sebagai pelayan publik.

"Kami imbau agar Kepala Daerah di tingkat dua terus memperbaiki semangat clean government, integritas, dan profesional termasuk pada ASN untuk fokus kerja. Mudah-mudahan Jabar akan jauh lebih baik," ucapnya.

RK menyatakan bahwa Pemdaprov Jabar telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan clean and good governance dan reformasi birokrasi, seperti menggagas e-Budgeting, e-Planing, penilaian peer review untuk kepegawaian, dan sistem online yang terintegrasi untuk penganggaran.

“Kami berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan di masa lalu termasuk dalam pemberantasan KKN dan clean government," katanya. .

Feer,tarungnews.com