Senin, 27 Januari 2020 | 23:39 WIB



Nasional

Apakah Kasus Korupsi Masih Disebut Extraordinary Crime ?

Sabtu, 7 Desember 2019 | 23:56 WIB - by rjs,tarungnews.com - 148 pembaca

Jakarta,TarungNews.com - Pemerintah telah menegaskan bahwa tindak pidana korupsi sudah masuk kategori kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime). Oleh karena itu penanganannya pun membutuhkan tata cara dan mekanisme yang luar biasa pula. Cara luar biasa penanganan dan pemberantasan korupsi kemudian diwujudkan dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun permasalahan korupsi tidak hanya cukup sampai di KPK tidak seiringnya sikap pemberantasan korupsi terlihat setelah para koruptor masuk kepersidangan para perampok uang Negara tersebut mendapat vonis yang sangat ringan dari hakim, vonis tersebut sangat jauh panggang dari api ibaratnya sangat jauh untuk membuat para penjarah uang Negara tersebut jera.

Para terdakwa koruptor yang vonisnya mendapat keringanan dari Mahkamah Agung (MA) antara lain :

-  Idrus Marham mantan Menteri Sosial yang terkait kasus korupsi PLTU Riau, kasasinya di terima oleh Mahkamah Agung Masa hukuman Idrus yang semula lima tahun dikurangi dan menjadi dua tahun penjara.

-  M. Sanusi  Mantan anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Uang tersebut terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKSP) Jakarta di Balegda DPRD DKI.

M Sanusi dijatuhi hukuman 7 tahun penjara di tingkat pertama. Jaksa tidak terima dan mengajukan banding. Hukuman diperberat menjadi 10 tahun penjara. Di tingkat PK, hukuman Sanusi disunat menjadi 7 tahun penjara.

Duduk sebagai ketua majelis yaitu Prof Surya Jaya dengan anggota LL Hutagalung dan Eddy Army. Majelis menurunkan hukuman M Sanusi jadi 7 tahun penjara. Namun Surya Jaya menyatakan dissenting opinion dan tidak setuju hukuman M Sanusi diturunkan, tapi Surya Jaya kalah suara dengan anggotanya.

-  Patrialis Akbar mantan hakim konstitusi Patrialis terbukti 'dagang' perkara putusan MK. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK). MA mengurangi hukuman Patrialis dari 8 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Duduk sebagai ketua majelis Andi Samsam Nganro dengan anggota LL Hutagalung dan Sri Murwahyuni.

-  Irman Gusman mantan Ketua DPD itu terbukti korupsi mengurus impor gula. Irman dinilai terbukti menerima suap dari Direktur CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi.

Di persidangan, Irman terbukti menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua DPD untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Perum Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy. Oleh PN Jakpus, Irman dihukum 4,5 tahun penjara. Putusan itu berkekuatan hukum tetap.

Di tingkat PK, hakim agung Suhadi, Eddy Army, dan Abdul Latief menyunat dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun.

-  Choel Mallarangeng, Mahkamah Agung (MA) meringankan hukuman Choel Mallarangeng dari 3,5 tahun menjadi 3 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Alasan MA, Choel telah mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 7 miliar. Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Salman Luthan dengan anggota hakim agung Prof Abdul Latief dan hakim agung Sri Murwahyuni.

-  OC Kaligis, Mahkamah Agung (MA) telah meringankan hukuman OC Kaligis dari 10 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. OC Kaligis terbukti menyuap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tripeni dkk.

Putusan itu diketok olah Wakil Ketua MA Syarifuddin dengan anggota Surya Jaya dan LL Hutagalung. Menurut mereka, bila OC Kaligis tetap dihukum 10 tahun penjara, ia baru bisa keluar penjara pada usia 84 tahun.

"Terpidana yang saat ini telah berumur 74 tahun tentu dalam menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan akan menghadapi masa-masa sulit dengan berbagai macam penyakit dan penderitaan fisik dan psikis yang bisa dialami terpidana dan tentu akan memperburuk kondisi kesehatannya di lembaga pemasyarakatan," ujar majelis dengan suara bulat.

rjs,tarungnews.com