• Selasa, 30 November 2021

Ketua MKKS LB Garut, Gelar Konferensi Pers Bantah Issue Miring yang Mencatut Identitasnya

Ketua MKKS LB Garut, Gelar Konferensi Pers Bantah Issue Miring yang Mencatut Identitasnya Ketua MKKS LB Kab. Garut, Aman Suparman, S.Pd., M.M.Pd. DOK

Garut,TarungNews.com - Beredar kabar sebelumnya yang menyebutkan adanya dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh MKKS LB (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Luar Biasa) terkait anggaran bantuan belajar (Banbel) yang bersumber dari pemerintah provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dan dialokasikan bagi para siswa berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa (SLB).

Diruang kerjanya, Ketua MKKS tingkat SLB Kabupaten Garut, Aman Suparman, S.Pd., M.M.Pd membantah dan memang tidak mengetahui issue miring itu karena dirinya merasa tidak pernah didatangi oleh sumber dan sebelumnya tidak pernah dikonfirmasi oleh si penulis berita tapi tiba-tiba muncul berita yang menyebutkan jabatan dan namanya dalam pemberitaan yang dirasanya tidak sedap dan meresahkan.

Untuk meluruskan issue miring pada pemberitaan tersebut, Aman Suparman langsung menggelar konferensi pers di ruang kerjanya, Komplek SLB dikawasan Lapang Paris Jl. Pembangunan Kec. Tarogong Kidul, Garut, Senin (12/4) kemarin siang.

Dalam keterangan pers, ia meyebutkan "saya sudah melihat dan membaca tentang pemberitaan pengkondisian yang dilakukan oleh ketua MKKS kabupaten Garut.

Sekilas ia menjelaskan, MKKS ini adalah suatu organisasi profesi Kepala sekolah yang terlindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005. Pada pasal 41 (ayat 3) disebutkan bahwa kepala sekolah atau juga guru berkewajiban untuk membentuk suatu organisasi resmi yang terlindungi oleh regulasi agar memudahkan pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Jadi yang disebut "pengkodisian" pada tuduhan tersebut maksudnya apa dan pengkondisian yang bagaimana. Karena menurut saya yang namanya untuk bersatu itu pasti ada pengkondisian, akan tetapi pengkondisian yang dimaksud disini sebagaimana yang diatur dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) yang menyebutkan, "pertama untuk mempersatukan Visi dan Misi tentang sesuatu pekerjaan. Contohnya perencanaan pelaksanaan ujian sekolah itu harus dikondisikan. Kemudian bagaimana saja agar pelaksanaan ujian sekolah tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai tahapannya, mulai dari tahapan penyusunan soal-soal hingga pada teknis pelaksanaan itu clear.

Aman melanjutkan, "pihaknya (MKKS) punya rencana untuk bersilaturahmi dengan mengundang para kepala sekolah yang sudah berjasa terhadap kemajuan pendidikan khusus di kabupaten Garut. Dan yang keempat, masih kata Aman, "pengkondisian dilakukan oleh kami untuk cipta kreasi bagaimana kabupaten Garut ini memiliki sekolah-sekolah negeri agar target APK bisa tercapai.

"Pengkondisian" yang dituduhkan kepada kami itu mungkin salah persepsi," kata Ketua MKKS LB dan Kepala SLB YP ini. Ia kembali menjelaskan, "tidak mungkin organisasi bisa berjalan lancar didalam mencapai tujuannya apabila tanpa pengkondisian atau tahapan perencanaan yang matang dan ditindak lanjut oleh langkah konkret sesuai tahapannya sehingga dapat tercapai target atau tujuan secara tertib.

Juga mark up dan manipulasi Dapodik siswa yang dituduhkan kepada kami itu bagainana bisa karena itu tersusun dengan data base dari orang tua siswa berdasar akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) serta melalui beberapa tahapan verifikasi, mulai dari dinas hingga keatasnya lagi. Misalkan yang diajukan itu 100 mungkin saja yang diterima hanya 90 atau mungkin juga kurang, apalagi sekarang menggunakan sistem kuota. dengan tahapan verifikasi bagaimana bisa kami membohonginya dan tidak mungkin kami berkhianat kepada orang tua siswa, sekolah, dinas dan negara," ucapnya.

Adapun yang dituduhkan tersebut kami menelaah tidak benar, tapi itu hak penulis yang terlindungi juga dalam undang-undang republik Indonesia nomor 40 tahun 1999. Kami memiliki hak jawab, selaku ketua MKKS akan menggunakan hak jawab karena dalam berita tuduhan itu disebutkan secara jelas identitas saya," tegasnya dihadapan awak media.

Kami menilai berita tersebut baru opini dan sepihak, karena sebelum berita tersebut diproduksi saya belum pernah didatangi dan belum dikonfirmasi oleh penulisnya mengenai hal-hal berkaitan masalah bantuan belajar SLB mulai SD LB, SMP LB, SMA LB maupun terkait Yayasan (YP). Anggaran tahun 2020 itu sudah diperiksa oleh bidang PKLK Provinsi Jabar juga laporan ke BPK dan hasilnya clear." paparnya.

Alam,tarungnews.com

Bagikan melalui:

Komentar