• Selasa, 30 November 2021

Komisi II DPRD Jabar Siap Perjuangkan Aspirasi Terkait Kompensasi Nelayan Dipelabuhan Patimban

Komisi II DPRD Jabar Siap Perjuangkan Aspirasi Terkait Kompensasi Nelayan Dipelabuhan Patimban Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat y, Hj. Yuningsih bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar, Ir. Hermansyah di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Kamis, (11/11/2021). Photo Istimewa

Bandung,TarungNews.com - Forum Masyarakat Peduli Jabar bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu menyuarakan aspirasi nya kepada DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh anggotanya, Hj. Yuningsih bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar, Ir. Hermansyah menerimanya dengan menggelar audiensi di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Kamis, (11/11/2021).

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Yuningsih, menyatakan siap memperjuangkan nasib nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu, yang terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Menurut Yuningsih, jika pembangunan Pelabuhan Patimban ini memakan proses pengkajian dan pembangunan yang cukup lama sehingga masalah pasti muncul seperti kompensasi.

"Kami akan menindaklanjutinya dengan merencanakan untuk meninjau langsung dengan pihak-pihak terkait," kata Yuningsih.

Forum Masyarakat Peduli Jabar bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu ini mengeluhkan tidak kunjung turunnya dana kompensasi dari pemerintah pusat terkait pembangunan Pelabuhan Patimban.

Selain itu mereka juga mengeluhkan area tangkap ikan yang tidak boleh dilintasi dan diambil ikannya oleh nelayan setempat, yang mana area tangkap tersebut merupakan area subur serta banyak ikan dan itu mempengaruhi sekali bagi pendapatan nelayan.

"Keluhan ini pernah ada, ini terhalangi kenapa tidak mendapatkan kompensasi. Ini jelas kami juga protes. Kami tindak lanjuti, Komisi II dan pa kadis serta DPR pusat yaitu Komisi 4 untuk melihat kesana," katanya.

Dari peninjauan langsung tersebut, menurut Yuningsih, pihaknya dapat mengetahui apakah dapat diperbaiki karena aturan aturan mengenai Pelabuhan Patimban turun langsung dari pemerintah pusat

"Jika betul ini di area tangkap nelayan, bisakah ini diperbaiki, karena rekomendasi nya dari sana (pemerintah pusat)," ujar Yuningsih.

Menanggapi soal bantuan bagi nelayan yang turun dari pemerintah pusat namun tidak tepat sasaran, Yuningsih mengatakan nelayan sekarang harus memenuhi syarat administrasi seperti kartu nelayan karena itu aturan baru dari pemerintah pusat.

"Kami juga seringkali protes, sering sekali bantuan ini yang menerima bukan nelayan, sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah, nelayan harus melengkapi administrasi nya seperti kartu nelayan," ujarnya.

Yuningsih menegaskan Komisi II DPRD Jabar akan membuat nota dinas untuk meninjau langsung kesana bersama pihak terkait agar mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan.

Seperti diketahui, Forum Masyarakat Peduli Jabar bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu ini mengeluhkan tidak kunjung turun nya dana kompensasi dari pemerintah pusat terkait pembangunan Pelabuhan Patimban, selain itu mereka juga mengeluhkan area tangkap ikan yang tidak boleh dilintasi dan diambil ikannya oleh nelayan setempat, yang mana area tangkap tersebut merupakan area subur serta banyak ikan dan itu mempengaruhi sekali bagi pendapatan nelayan.

Yud,tarungnews.com

 

Bagikan melalui:

Komentar