Bandung,TarungNews.com - Wakil Ketua DPRD Jabar dari fraksi PKS, Iwan Suryawan menyoroti kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang tetap melarang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkegiatan di hotel, meski sudah diizinkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya secara otomatis beberapa daerah yang mengantungkan PAD dari bisnis hotel sangat berdampak.

Dikatakan Iwan, kebijakan Kemendagri yang memberikan kelonggaran untuk Pemerintah berkegiatan di hotel memang perlu dipelajari secara seksama, tidak langsung diputuskan.

"Ya, ini kan masih dalam proses ya semuanya harus ada peraturannya juga, tidak serta-merta. Harus menyesuaikan dari kebijakan, anggaran dan juga nanti implementasinya," ujar Iwan, Kamis (12/5/2025).

Untuk itu, Iwan Suryawan pun meminta Gubernur KDM berhati-hati dalam memutuskan suatu kebijakan. Sebab, banyak orang yang menggantung hidup di hotel dan restoran.

"Ketika memutuskan, lihat dampaknya di situ ada orang, pendapatan daerah yang membutuhkan juga," tambahnya.

Kementerian Dalam Negeri (Negeri) yang sebelumnya melarang berkegiatan di hotel untuk OPD karena adanya efisiensi anggaran, telah mengizinkan kembali berbagai kegiatan dilaksanakan di hotel.

Iwan pun meminta agar Kemendagri mengeluarkan aturan yang jelas tentang kebijakan berkegiatan di hotel dan restoran agar Pemerintah di daerah dapat menyesuaikan.

"Di pusat itu begitu cepat peraturan berubah, jangan sampai kita langsung merespon tanpa kita menyesuaikan peraturan, jadi kita harus bertahap, jangan sampai masih pakai yang lama, tidak boleh kegiatan di gedung ini malah di gedung, nanti malah jadi masalah," pungkasnya.

Red,tarungnews.com