• Kamis, 30 April 2026

Mendagri Tito Karnavian: Dana Transfer ke Daerah Kerap Jadi Ladang Korupsi

Mendagri Tito Karnavian: Dana Transfer ke Daerah Kerap Jadi Ladang Korupsi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Ist)

Jakarta,TarungNews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa dana transfer ke daerah selama ini kerap menjadi bahan bancakan untuk kebutuhan yang tidak perlu bahkan dikorupsi. Untuk itu, efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat penting untuk mencegah hal tersebut.

"Untuk check and balance oke, tapi kemudian kadang-kadang terjadi juga praktik-praktik yang maaf dalam tanda kutip, kolusi," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.

Tito menyebut praktik itu saat ini mudah ditemukan di banyak daerah. Bukan hanya transfer ke daerah, Tito mengatakan, praktik bahan bancakan itu kerap dilakukan terhadap dana alokasi khusus.

Dia mengungkap praktik bancakan itu biasanya dilakukan tak hanya kepala daerah. Namun juga DPRD, staf, kolega politik, dan para pihak lain.

"Contohnya banyak sekali kasus saya kira, beberapa daerah yang DPRD-nya bedol desa, seperti di Sumatera Utara beberapa hari lalu, Jambi, kemudian di Papua Barat, di Jawa Timur masih berlangsung, dan beberapa lagi daerah lain," kata Tito.

Praktik bahan bancakan itu tak hanya soal dana transfer ke daerah. Namun, kerap dilakukan terhadap dana alokasi khusus.

"Nah yang terakhir, bahkan itu dana APBD, dana DAK yang dari pusat pun, yang dana alokasi khusus, yang dikitipkan kepala daerah untuk dieksekusi kemarin Agustus, dari Kementerian Kesehatan, DAK untuk bangun rumah sakit pun, itu juga dikorupsi, di Kolaka Timur," kata Tito.

Terhadap temuan tersebut, Tito mengatakan muncul ketidakpercayaan soal pengelolaan keuangan penuh ke daerah. Karena integritasnya menuai disorot.

Untuk itu, Tito menyebut efisiensi yang dilakukan pemerintah sebetulnya untuk meminimalisir kondisi tersebut. Pihaknya juga memberi masukan ke Kemenkeu bahwa transfer ke daerah jangan dipukul rata karena PAD tiap daerah berbeda.

"Nah itu yang kita berikan masukan kepada Kementerian Keuangan, jangan pukul rata, tapi yang daerahnya yang memang lemah dan perlu dibantu oleh pusat, kurangi sedikit, yang kira-kira sedang, karena PAD-nya cukup besar, boleh kurangin signifikan," ucapnya.

Red,tarungnews.com

 

 

 

 

Bagikan melalui:

Komentar