Bandung,TarungNews.com - Kabar baik datang bagi para guru honorer di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung memastikan pembayaran honorarium melalui skema Honorarium Peningkatan Mutu (HMP) mulai dicairkan pada Kamis, 30 April 2026, dengan nilai rapel hingga empat bulan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan pencairan tersebut ditargetkan masuk ke rekening masing-masing penerima sebelum pukul 15.00 WIB.
“Alhamdulillah untuk HMP sudah dicairkan. Ini dirapel empat bulan,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis 30 April 2026.
Ia menjelaskan, pencairan honorarium ini sempat tertunda karena harus melalui proses administrasi yang cukup panjang, termasuk penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang memerlukan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat dan pemerintah pusat.
“Perwalnya ini prosesnya lumayan panjang. Harus mendapat persetujuan dari gubernur dan pemerintah pusat. Tapi sekarang sudah saya tanda tangani dan insyaallah cair hari ini,” jelasnya.
Selain pencairan HMP, Farhan mengaku telah menandatangani bantuan RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) untuk jenjang SD, SMP, hingga mahasiswa di Kota Bandung.
Bantuan tersebut diberikan kepada sekolah dengan syarat tegas, yakni tidak boleh ada praktik penahanan ijazah terhadap siswa. Pemkot Bandung akan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran aturan tersebut.
“Kalau ada sekolah yang menahan ijazah, apalagi terbukti, maka bantuan RMP-nya akan dicabut. Kalau di sekolah negeri, kepala sekolahnya bisa langsung dicopot,” tegas Farhan.
Ia menyebutkan, total anggaran bantuan RMP tersebut mencapai hampir Rp5 miliar, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi masyarakat.
Terkait keberlanjutan kesejahteraan guru, Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung terus berupaya menjaga stabilitas tenaga pendidik, baik honorer maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
Namun demikian, ia mengakui terdapat tantangan dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam menjaga proporsi belanja pegawai agar tetap sesuai ketentuan, yakni di bawah 30 persen dari total anggaran daerah.
“Kalau semuanya dijadikan PPPK, belanja pegawai bisa melonjak sampai 50 persen. Ini yang harus kita atur dengan baik,” katanya.
Pemkot Bandung saat ini tengah mengkaji berbagai skema untuk memastikan keberlanjutan penghasilan para guru ke depan, termasuk peluang peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN mulai tahun 2027.
“Kami sedang mencari kemungkinan agar ke depan tidak hanya mencegah pemberhentian, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan, termasuk TPP,” ujarnya.
Farhan menambahkan, upaya ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan fiskal daerah yang harus dilakukan secara hati-hati, agar kesejahteraan tenaga pendidik tetap terjaga tanpa mengganggu stabilitas anggaran.
tarungnews.com
