Kota Bandung,TarungNews.com - Pemprov Jabar menyiapkan anggaran sebesar Rp621 miliar untuk pelunasan kewajiban proyek pembangunan yang tertunda. Namun, pencairan dana tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil evaluasi kualitas pekerjaan di lapangan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan bahwa seluruh pekerjaan fisik Tahu Anggaran 2025 yang telah dilaksanakan akan melalui proses audit menyeluruh sebelum pembayaran akhir dilakukan kepada kontraktor.
“Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya,” tegas Dedi Mulyadi pria yang akrab di sapa KDM, di Gedung Sate dirilis Selasa (13/01/2026)
Prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis menjadi syarat mutlak dalam penggunaan uang negara.
Dana pelunasan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta pajak kendaraan bermotor. KDM juga mengapresiasi masyarakat Jawa Barat yang taat membayar pajak, karena kontribusinya langsung berdampak pada pembangunan daerah.
Tak hanya itu, KDM membuka ruang pengawasan publik dan mengajak masyarakat melaporkan kualitas proyek pembangunan di wilayah masing-masing melalui media sosial.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara bertanggung jawab. Menurutnya, uang negara tidak boleh dihabiskan untuk pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis maupun standar mutu.
"Pekerjaan yang kurang baik dan tidak sesuai spesifikasi, kami tidak akan membayarkan semuanya," tegas KDM.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan transparansi dan kualitas pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Diberitakan sebelumnya kondisi keuangan Pemprov Jabar sempat menjadi perhatian publik setelah tercatat sisa saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di akhir tahun hanya sebesar Rp500.000. Situasi tersebut terjadi bersamaan dengan adanya kewajiban pembayaran proyek pembangunan senilai Rp621 miliar dalam APBD 2025.
Red,tarungnews.com
