Bandung,TarungNews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung secara penuh maklumat dari DPRD Provinsi Jawa Barat, atas respons tuntutan massa aksi yang terjadi selama dua hari kemarin, 29-31 Agustus 2025.
Dalam maklumat ini ada beberapa poin yang disampaikan legislatif, di antaranya mendorong pemerintah pusat dan DPR RI untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor, dan meminta kepolisian memproses secara transparan kasus mitra ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang meninggal dilindas kendraan taktis Brimob.
"Kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan itu memiliki orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, pasti mendukung penuh. Spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat Jawa Barat," ujar KDM setelah DPRD membacakan maklumat di Gedung Sate, Senin (1/9/2025).
Ia menambahkan, dukungan penuh itu diberikannya lantaran sejalan dengan semangat masyarakat Jabar. "Kami mendukung penuh, spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat Jawa Barat," imbuhnya.
Sebelumnya DPRD Jabar menyatakan sikap dengan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Koruptor dan pengesahan Rancangan tentang Revisi KUHP pada Senin (1/9/2025).
Ketua DPRD Jabar, Bucky Wibawa, menyatakan ada dua maklumat sebagai respons aspirasi yang disampaikan demonstran sejak pekan lalu. Pertama, pernyataan sikap untuk pemerintah pusat dan DPR RI. Kedua, dilayangkan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
"Untuk Pemerintah Pusat dan DPR RI. Kami mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Koruptor, mendukung pengesahan Rancangan tentang Revisi KUHP," ungkap Bucky kepada para wartawan di gedung DPRD Jabar, Senin (1/9/2025).
Maklumat aspirasi masyarakat itu pun ditandatangani seluruh pimpinan fraksi, komisi, dan DPRD Jabar.
Red,tarungnews.com
