Bandung,TarungNews.com - Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), melakukan audiensi strategis dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperjuangkan masa depan guru Bahasa Sunda di tengah dinamika kebijakan pendidikan daerah, khususnya terkait pembukaan formasi guru, pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), penetapan kurikulum, dan penguatan kompetensi profesional.

Audiensi ini pun tidak hanya menjadi ajang silaturahmi kelembagaan, tetapi juga menjadi wadah strategis bagi UPI untuk menyampaikan isu-isu penting sekaligus memperoleh tanggapan langsung dari Dinas Pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak menekankan pentingnya sinergi lintas Lembaga-baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota-agar pengembangan pembelajaran Bahasa Sunda berjalan secara berkelanjutan dan terarah.

Dr. Firman Oktora, S.Si., M.Pd., M.Kom., Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, menegaskan pentingnya konsep “apal ka basana”, yaitu kemampuan memahami dan menguasai bahasa ibu sebagai bagian dari jati diri masyarakat Sunda.

“Pembelajaran Bahasa Sunda merupakan muatan lokal prioritas yang kedudukannya setara dengan mata pelajaran inti lainnya,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat menekankan sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Gapura Panca Waluya, yang mencakup lima prinsip utama: cageur, bageur, bener, pinter, dan singer. Karena itu, implementasi pembelajaran Bahasa Sunda harus dirancang secara komprehensif-menyentuh dua aspek utama, yakni ketersediaan guru yang berkualitas dan kurikulum yang relevan dengan karakter peserta didik.

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda, Dr. Haris Santosa Nugraha, M.Pd., mengemukakan empat isu utama yang menjadi fokus pembahasan audiensi.

Pertama, UPI mendorong pembukaan formasi resmi bagi guru Bahasa Sunda dalam rekrutmen CPNS dan PPPK, mengingat kebutuhan guru Bahasa Sunda yang sangat tinggi di berbagai wilayah Jawa Barat.

Kedua, terkait inklusi Bahasa Sunda dalam Program PPG, Dr. Haris menyoroti belum tercantumnya Bahasa Sunda dalam daftar mata pelajaran seleksi PPG Calon Guru Tahun 2025, sehingga calon guru Bahasa Sunda belum memiliki kesempatan mengikuti pelatihan profesi sesuai bidang keahliannya.

UPI mengusulkan agar Capaian Pembelajaran (CP) Bahasa Sunda segera disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya pengesahan ini, guru akan memiliki pedoman kurikulum yang jelas, terukur, dan selaras dengan kebijakan pendidikan nasional serta kearifan lokal.

Isu terakhir yang disoroti adalah penguatan kompetensi profesional guru Bahasa Sunda, yang dinilai perlu dikembangkan melalui kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi dan Dinas Pendidikan, antara lain dalam bentuk pelatihan, pendampingan, serta kesempatan studi lanjut yang mendukung peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik.

Melalui sinergi antara UPI dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, diharapkan terbuka jalan baru bagi penguatan profesi guru Bahasa Sunda, penjagaan bahasa ibu sebagai identitas budaya, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan.

Bahasa Sunda bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan cerminan nilai, karakter, dan kebijaksanaan lokal yang harus terus hidup dan berkembang di tengah arus perubahan zaman.

Red,tarungnews.com