• Rabu, 21 Oktober 2026

Presiden Prabowo: Ekonomi Pancasila Harus Berpihak pada Rakyat, Sebagai Landasan Pembangunan Nasional

Presiden Prabowo: Ekonomi Pancasila Harus Berpihak pada Rakyat, Sebagai Landasan Pembangunan Nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Photo (BPMI Setpres).

Jakarta,TarungNews.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional.

Hal tersebut di katakan Presiden pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Prabowo menekankan, bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat serta menjunjung nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.

“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Prabowo.

BACA JUGA: https://www.tarungnews.com/berita-foto/19926/presiden-prabowo-resmikan-museum-marsinah-sebagai-penghormatan-terhadap-perjuangan-pekerja.html

Prabowo juga mengatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok atau wilayah tertentu. Menurut Presiden, negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ucapnya.

Ia menekankan, bahwa pelayanan publik yang baik serta birokrasi yang kuat menjadi syarat utama kemajuan suatu negara. Pemerintah, menurut Prabowo, harus mampu menciptakan kepastian hukum dan mendukung dunia usaha dalam membuka lapangan kerja.

BACA JUGA: https://www.tarungnews.com/berita-foto/19923/presiden-prabowo-didampingi-kapolri-hadiri-panen-raya-jagung-nasional-di-tuban-jatim.html

“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum," tuturnya.

Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah juga terus melakukan penguatan institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara untuk menciptakan institusi yang bersih dan profesional.

“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ucapnya.

BACA JUGA: https://www.tarungnews.com/berita-foto/19901/kemnaker-gandeng-prefektur-miyazaki-perluas-peluang-penempatan-magang-teknis-ke-jepang.html

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga segera membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.

“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” ucapnya.

Prabowo juga turut menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang terus diperluas di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi dapat beroperasi hingga akhir tahun untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa dan kecamatan.

“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu kooperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu," tegasnya.

tarungnews.com

 

Bagikan melalui:

Komentar