Kota Bandung,TarungNews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluhkan pembiayaan operasional Bandara Internasional Jabar (BIJB) Kertajati yang mencapai Rp100 miliar per tahun.
Alasannya, biaya yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar itu tak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Karena itu dirinya mewacanakan anggaran operasional bandara tersebut sementara dihentikan.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM menyayangkan Bandara Kertajati atau BIJB sampai hari ini belum memberikan kontribusi ekonomi yang nyata bagi masyarakat Jabar. Dari Rp100 miliar yang dikucurkan, sekitar Rp50 miliar digunakan untuk kebutuhan manajemen operasional bandara.
"Manajemennya dibiayai, digaji, tapi menghasilkan apa pun tidak," ungkap KDM.
Dalam unggahan video medsos pribadinya, KDM yang tengah berdiskusi bersama jajarannya yang salah satunya Kepala Bappeda Jawa Barat, mengungkapkan pembiayaan melalui APBD atas Kertajati yang sekitar Rp50 miliar hanya untuk kebutuhan manajemen operasional, perlu dihentikan karena dia tidak melihat hasilnya.
"Pertanyaan saya bisa nggak sih, karena kita ngebiayain terus, nggak ada hasilnya, Kertajati setop dulu deh?" tanya KDM pada jajarannya yang tersiar dalam video di medsos.
Ia mengkritik keras efektivitas anggaran tersebut yang dianggapnya tidak memberikan manfaat nyata atau benefit komersial yang berkesinambungan bagi Jawa Barat.
"Kita harus jujur. Manajemennya dibiayai, digaji, tapi menghasilkan apa pun tidak," tegas KDM
KDM juga menyoroti fenomena pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi slot penerbangan umrah melalui Kertajati guna meningkatkan aktivitas bandara. Ia secara eksplisit menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pola kebijakan tersebut.
Menurutnya, memaksakan ASN untuk terbang dari Kertajati adalah pendekatan yang tidak sehat secara bisnis dan tidak akan membuat bandara berkembang secara alami.
"Kita mau dorong umrah di Kertajati, tapi harus mengerahkan ASN. Saya tidak setuju. Pola seperti itu tidak akan melahirkan benefit komersial. Kalau hari ini ASN diterbangkan, besok mau diterbangkan lagi ASN lagi? Kan tidak bisa. Ini kurang sehat," katanya.
Karena tingginya biaya operasional namun kontribusi ekonominya kecil, KDM mengatakan dirinya akan mengusulkan skema "tukar kelola" aset kepada Pemerintah Pusat terkait masa depan BIJB Kertajati.
KDM berencana menemui jajaran pemerintah pusat untuk menawarkan pengalihan fungsi Kertajati menjadi pangkalan udara pertahanan TNI Angkatan Udara sekaligus kawasan industri pertahanan nasional.
Sebagai timbal balik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginginkan pengelolaan penuh atas Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung.
"Saya akan menemui jajaran pemerintah pusat, Pak Menhan, Kepala Bappenas. Kita ingin sampaikan bahwa Kertajati ini kita serahkan," tutup KDM.
Red,tarungnews.com
