Bekasi,TarungNews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait menghadiri acara Land Clearing Rumah Susun Subsidi untuk Rakyat, di Meikarta, Kabupaten Bekasi pada Kamis (29/1/2026).
Dalam sambutanya Menteri PKP Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pembangunan apartemen vertikal ini tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga menggerakkan ekonomi kawasan. Ribuan tenaga kerja akan terserap, mulai dari buruh konstruksi hingga sektor pendukung, seperti UMKM dan jasa.
"Di sana ada warung-warung, ada pekerjaan, developer dan kontraktor bergerak bersama. Ini adalah ekosistem ekonomi di kawasan industri," ujarnya.
Pria yang akrab di sebut Bang Ara menyebut, kolaborasi Pemerintah Pusat, Daerah, Danantara, DPR hingga ekosistem perumahan lain menjadi kunci sukses Program Perumahan Presiden Prabowo.
Bang Ara juga mengatakan, apartemen vertikal menjadi solusi atas mahalnya harga tanah dan bertambahnya jumlah penduduk. Hunian ini dirancang dekat dengan kawasan kerja, dilengkapi fasilitas sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pasar serta akses jalan dan tol.
"Ini program perumahan terbesar. Pembanguan dilakukan bertahap, 8 Maret tiang pancang mulai terpasang, 17 Agustus struktur atas mulai dibangun, dan tahun 2028 apartemen vertikal MBR bisa selesai," kara Bang Ara.
Ditempat yang sama Gubernur Jawa Barat DediMulyadi menegaskan, Pemprov Jabar mendukung penuh program perumahan nasional untuk mengatasi kepadatan hunian, mencegah banjir, serta menata ulang wilayah dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau di perkotaan.
"Selain Bandung Barat, Bogor, dan Depok, kami juga siapkan lahan di Purwakarta, Subang, dan Indramayu untuk apartemen vertikal kawasan industri," kata Dedi.
Dedi mulyadi yang akrab di sapa KDM memastikan lahan Meikarta yang akan dibangun apartemen vertikal ini aman secara hukum, perizinan lengkap, Amdal terpenuhi, dan bebas banjir. "Untuk lahan pertama ini dipastikan clear and clear, dan menjadi icon pertama penyediaan apartemen vertikal bagi pekerja," tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut KDM juga mengatakan penyebab banyaknya perumahan di Kabupaten Bekasi yang mengalami kebanjiran. Salah satunya karena pertambahan penduduk yang masif sehingga kebutuhan akan rumah meningkat.
KDM menjelaskan, karena UMK Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi salah satu yang tertinggi di Indonesia, banyak orang yang berbondong-bondong untuk bekerja di sana. Alhasil, kebutuhan akan rumah meningkat.
KDM menambahkan, banyak area rawa-rawa dan persawahan di Bekasi yang 'disulap' menjadi perumahan. Hal ini menyebabkan kurangnya daya serap air.
"Implikasinya adalah penghitungan terhadap, satu, kemampuan daya serap air. Itu sudah tidak dihitung. Dua, daya dukung sungai sebagai aliran air yang mengalirkan air dari wilayah Bogor ke laut. Itu tidak dihitung," jelas KDM.
KDM meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan perubahan tata ruang. Ini harus dilakukan dengan pendekatan akademis dan teknis, bukan politis.
"Walaupun kuat politiknya, tapi longsor nggak bisa dicegah karena kekuatan politik atau putusan di DPR memutuskan suara bulat, nggak bisa. Karena alam itu nggak bisa dibohongi," kata KDM.
Selain itu, KDM juga meminta Pemkab Bekasi untuk melakukan penataan ulang kawasan perumahan dan permukiman yaitu dengan mulai dibangunnya hunian vertikal.
"Solusinya adalah sudah ditawarkan oleh Menteri Perumahan karena memiliki kedekatan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan pengembangan perumahan. Orang nyebutnya konglomerat. Salah satunya adalah tawarannya ke depan dimulai dari Meikarta.
Perumahan dibangun vertikal. Dan tidak boleh menyebut lagi rumah susun. Karena begitu disebut rusun, orang nggak mau. Disebut saja apartemen," tuturnya.
Red,tarungnews.com
