Jakarta,TarungNews.com – Sejumlah belasan orang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat pada Selasa (2/6/2026) malam. Dari belasan orang yang terjaring OTT salah satunya Kepala Imigrasi Jakarta Barat.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo salah satu pihak yang terjaring OTT oleh tim dari KPK merupakan pimpinan kantor Imigrasi Jakarta Barat. “Salah satunya itu (kepala Imigrasi Jakarta Barat),” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Budi mengatakan, OTT tersebut berkaitan dengan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia. Kasus yang sedang didalami KPK diduga terkait pengurusan kartu izin tinggal tetap (Kitap) dan kartu izin tinggal terbatas (Kitas), dua dokumen yang menjadi syarat legal bagi WNA untuk menetap di Indonesia.

BACA JUGA: https://www.tarungnews.com/nasional/20045/setelah-ditetapkan-jadi-tersangka-eks-kepala-bgn-dadan-hindayana-dan-dua-wakilnya-resmi-ditahan-kejagung.html

“Peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia. Kalau kita ketahui untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya Kitap, kartu identitas tetap, ada juga yang sementara atau Kitas. Nah, dalam pengurusan tersebut,” tegas Budi.

Sampai rilis ini di buat KPK belum mengungkap secara rinci identitas seluruh pihak yang diamankan. Jumlah pasti orang yang terjaring operasi, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat, juga masih belum diumumkan secara resmi.

Selain itu, KPK belum membeberkan nominal uang tunai maupun barang bukti lain yang berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Hingga Rabu siang, tim Satuan Tugas KPK dilaporkan masih berada di lokasi untuk melakukan serangkaian kegiatan lanjutan terkait OTT tersebut.

BACA JUGA: https://www.tarungnews.com/nasional/20046/kejagung-bokar-korupsi-di-bgn-dadan-hindaya-dan-dua-wakilnya-ambil-keuntungan-miliaran-setiap-hari.html

Seluruh pihak yang diamankan bersama barang bukti akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan dan analisis lebih lanjut.

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan keimigrasian bagi warga negara asing dan berpotensi mengungkap praktik korupsi dalam proses penerbitan izin tinggal di Indonesia.

031,tarungnews.com