Kota Bandung,TarungNews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons viralnya kemarahan seorang orang tua yang mendatangi Dinas Pendidikan Jabar, karena anaknya terancam tidak diterima di sekolah negeri dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Dalam pernyataan di sosmed pribadinya, dikutip Kamis(11/6/2026) Dedi Mulyadi Gubernur yang akrab di sapa KDM, meminta masyarakat memahami bahwa luapan emosi para orang tua merupakan bentuk kepedulian dan kasih sayang terhadap masa depan anak-anak mereka.
“Ini perjuangan orang tua yang ingin anaknya masuk ke sekolah negeri,” ujar KDM.
Menurut KDM, dalam proses seleksi terdapat persaingan yang cukup ketat. Kondisi itu diperparah dengan adanya pendaftar dari luar pemetaan sekolah yang turut mendaftar ke sekolah tertentu sehingga menggeser peringkat calon peserta didik lainnya.
“Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut. Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri,” jelas KDM.
KDM juga mengungkapkan, orang tua tersebut kemudian mendatangi Dinas Pendidikan Jabar untuk melampiaskan kekecewaan dan kemarahannya. Namun, saat diminta menyampaikan identitas anak dan sekolah tujuan untuk ditindaklanjuti, yang bersangkutan menolak memberikan data.
“Beliau bilang akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa. Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik,” ungkap KDM.
KDM menegaskan bahwa kemarahan para orang tua tidak seharusnya disalahkan. Ia mengakui bahwa pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas pendidikan negeri yang dapat menampung seluruh peserta didik.
“Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara,” tegasnya.
“Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya,” ucap KDM.
Terkait munculnya usulan agar sistem penerimaan kembali menggunakan nilai ujian atau NEM sebagai acuan utama, Dedi mengaku sepakat jika sistem dibuat lebih sederhana. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Ketentuan tentang kelulusan dan ketentuan tentang masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan kementerian,” ujarnya.
KDM bahkan menyebut, apabila kewenangan penuh berada di tangan pemerintah daerah, ia akan membuat proses penerimaan siswa menjadi lebih mudah.
“Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya,” katanya.
Meski demikian, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap memberikan dukungan kepada anak-anak agar tetap melanjutkan pendidikan, termasuk bagi mereka yang tidak diterima di sekolah negeri.
“Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta,” ujar KDM.
KDM juga memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjamin biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
“Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta,” pungkas KDM.
028,tarunnews.com
.jpeg)
.JPG)
.JPG)
