Bandung,TarungNews.com – Adanya penolakan skema beasiswa sekolah swasta kerja sama (SSK) untuk calon murid yang tidak diterima di sekolah negeri yang di gulirkan Pemprov Jabar tentang bantuan biaya pendidikan sebesar Rp1.500.000 untuk uang pangkal dan Rp100.000 per bulan per murid mulai tahun ajaran 2026/2027.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi terkait adanya penolakan skema beasiswa tersebut menurut Dedi Mulyadi Gubernur yang akrab di sapa KDM, kema tersebut diambil merespons banyaknya calon murid yang tidak akan tertampung di sekolah negeri pada proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) maupun Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
"Saya sebagai gubernur, tugasnya adalah menjaga rakyat saya untuk sekolah. Itu dulu prinsipnya," ujar KDM, dikutip dari video medsos pribadinya, Jumat (19/6/2026).
KDM menjelaskan, ada tiga klasifikasi anak yang hendak bersekolah, yakni yang berekonomi mampu, berprestasi, dan berekonomi menengah ke bawah.
"Anak yang orang kaya, ini banyak yang tidak diterima di (sekolah) negeri pun, sekarang sudah daftar di swasta," kata KDM.
KDM juga mengatakan sekolah-sekolah swasta dengan pengelolaan yang baik saat ini sudah memenuhi kuota pendaftaran mereka.
"Mereka (calon murid dengan ekonomi mampu), tidak daftar ke (sekolah) negeri, mereka daftar ke swasta," ujar KDM.
Sementara itu, kata KDM, calon murid dengan kategori berprestasi diterima di sekolah negeri. "Kedua, anak-anak yang berprestasi sudah otomatis diterima di sekolah negeri," jelas KDM.
KDM memaparkan, kategori berikutnya adalah anak-anak dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.
"Potensinya dua, diterima di (sekolah) negeri atau tidak sekolah sama sekali karena ketika di swasta tidak punya uang untuk bayar bangunan, seragam, biaya bulanan, dan ongkos menuju sekolah," ucap KDM.
"Kalau opsi kami menyampaikan angka 45, itu kan maksimal. Karena pada faktanya, ada yang 30 dan 35. Seperti dulu satu kelas 50, faktanya kan tidak satu kelas 50, hanya 20 kelas di seluruh Jawa Barat," terangnya.
Dengan keterbatasan tersebut, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Pemprov Jabar berupaya untuk mendampingi anak-anak dengan ekonomi menengah ke bawah tetap bisa bersekolah di swasta berstatus kerja sama.
"Andaikata anak Jawa Barat tidak diterima di sekolah negeri, kami juga akan mendampingi ke sekolah swasta." tegasnya.
027,tarungnews.com
.JPG)
.JPG)
.jpeg)
