Bandung,TarungNews.com - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menegaskan orientasi arah kebijakan pendidikan yang berfokus pada penguatan karakter, perlindungan tenaga pendidik, serta perluasan akses beasiswa yang berkeadilan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa komitmen penuh pemprov Jabar dalam mengambil langkah-langkah transformatif demi masa depan generasi muda Jabar. Hal tersebut dikatakan Dedi Mulyadi dalam acara forum strategis yang dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), serta para Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri se-Jawa Barat, dikutip Rabu (17/6/2026).
Dedi Mulyadi Gubernur yang akrab di sapa KDM, menyatakan secara terbuka bahwa Pemprov Jabar memilih “jalur sulit dan rumit” dalam mengelola anggaran dan program, asalkan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. KDM menambahkan, tidak ingin terjebak dalam seremoni kedinasan yang tidak menyentuh akar persoalan, seperti studi banding luar negeri atau seminar-seminar mewah.
“Saya memilih jalur yang rumit. Mengapa? Karena saya ingin memastikan anak-anak Jawa Barat bisa sekolah, infrastruktur jalan saling terkoneksi, dan jembatan gantung yang rusak yang dilewati anak-anak sekolah segera diperbaiki melalui intervensi anggaran. Kita tidak boleh membiarkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar sampai triliunan rupiah sementara di lapangan masih ada ruang kelas rusak atau anak yang putus sekolah,” tegas KDM.
Sebagai solusi konkret terhadap dinamika Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)) tahun ini, Pemprov Jabar menyiapkan skema bantuan sosial bagi sekitar 120.000 anak yang tidak tertampung di sekolah negeri. Pemprov Jabar berkomitmen mengalokasikan anggaran beasiswa pendidikan berkisar Rp2,7 juta hingga Rp3 juta per siswa per tahun untuk membantu mereka yang bersekolah di jenjang swasta, dengan proyeksi kebutuhan jangka panjang mencapai Rp1,2 triliun.
Namun, KDM menekankan bahwa bantuan pendidikan dari negara harus menjadi stimulus perubahan perilaku (mindset) bagi siswa dan orang tua. Pemprov Jabar berencana menerapkan komitmen wajib bagi setiap siswa penerima beasiswa untuk menyisihkan uang tabungan minimal Rp5.000 hingga Rp10.000 setiap hari melalui kemitraan bersama bank bjb.
“Negara mengeluarkan dana triliunan untuk pendidikan, namun sering kali di sisi lain ada pengeluaran puluhan triliun untuk hal-hal konsumtif seperti gawai, motor, atau nongkrong. Mindset ini harus diubah. Penerima beasiswa harus menandatangani komitmen bersedia menabung demi masa depan mereka sendiri. Ini adalah bagian dari pendidikan karakter dan spiritualitas,” jelas KDM.
Selain fokus pada peserta didik, Pemprov Jabar memberikan perhatian penuh pada kesejahteraan psikologis dan perlindungan hukum bagi para guru serta kepala sekolah. KDM menegaskan komitmennya untuk berada di garda terdepan guna membela para pendidik dari tindakan kriminalisasi sekadar karena memberikan pembinaan disiplin kepada siswa.
KDM juga menginstruksikan Bappeda dan Inspektorat Jawa Barat untuk memperkuat fungsi advokasi administrasi bagi kepala sekolah. Langkah ini diambil agar para kepala sekolah tidak terjebak dalam temuan administratif yang menyulitkan mereka saat terjadi mutasi atau masa pensiun, terutama ketika mereka harus mengambil keputusan diskresi yang mendesak demi kepentingan perbaikan fasilitas sekolah.
“Jangan sampai ada kepala sekolah yang idealis memperbaiki pagar atau fasilitas sekolah secara mandiri, tetapi akhirnya harus menjual aset pribadi hanya untuk menutup beban laporan administrasi yang belum terencana. Sepanjang wujud fisiknya ada dan digunakan betul untuk kepentingan sekolah, Pemprov Jabar akan hadir memberikan jaminan dan perlindungan,” kata KDM.
035,tarungnews.com
.JPG)
.JPG)
