Bandung,TarungNews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan peluang pengelolaan bandara itu besar kemungkinan beralih ke Kementerian Pertahanan bahkan menurut Dedi, potensinya sudah mencapai 90 persen. Meski sejauh ini belum ada keputusan final, terkait pemanfaatan komersial BIJB Kertajati.
"Sampai sekarang belum (ada kepastian komersil). Ya kita nunggu saja karena itu kan keputusan pemerintah pusat," kata Dedi Mulyadi pria yang akrab di sapa KDM, di Kota Bandung, Jumat (26/6/2026).
KDM menjelaskan pembahasan saat ini tidak lagi berkutat pada peluang pengambilalihan, melainkan menyangkut mekanisme transisi yang harus disepakati antara pemerintah pusat dan Pemprov Jabar.
"Tetapi kecenderungan bahwa itu menjadi pengelolaannya di bawah Kemenhan itu sangat kuat, sudah mendekati 90 persen," tegas KDM.
KDM juga mengatakan, terdapat sejumlah persoalan strategis yang harus diselesaikan, sebelum proses pengalihan pengelolaan BIJB Kertajati dapat direalisasikan. Salah satunya terkait status aset bandara, yang dibangun dengan investasi besar dari Pemprov Jabar.
Selain itu, persoalan kewajiban keuangan juga menjadi perhatian utama. Pemprov Jabar masih harus memastikan skema penyelesaian utang, selama tata kelola BIJB Kertajati berlangsung.
"Tinggal negosiasinya bagaimana status asetnya, bagaimana hutang yang ditimbulkan karena pengadaan aset itu? Kan masih punya hutang ke Bank Jateng," terang KDM.
KDM juga menyoroti perlunya kejelasan mengenai nasib investasi yang selama ini telah ditanamkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke BIJB. Ia menilai, harus ada formula yang jelas terkait penghitungan nilai investasi daerah, serta bentuk kompensasi yang akan diberikan pemerintah pusat apabila pengelolaan bandara resmi dialihkan.
"Terus bagaimana investasi pemerintah provinsi yang sudah diberikan nanti dihitungnya apa? Nanti kemudian bentuk kompensasinya dari pemerintah pusat apa terhadap Provinsi Jawa Barat? Sistem tuker-tukerannya bagaimana," ucap KDM.
Sebelumnya KDM, mengeluhkan pembiayaan operasional Bandara Internasional Jabar (BIJB) Kertajati yang mencapai Rp100 miliar per tahun.
Alasannya, biaya yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar itu tak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Karena itu dirinya mewacanakan anggaran operasional bandara tersebut sementara dihentikan.
KDM menyayangkan Bandara Kertajati atau BIJB sampai hari ini belum memberikan kontribusi ekonomi yang nyata bagi masyarakat Jabar. Dari Rp100 miliar yang dikucurkan, sekitar Rp50 miliar digunakan untuk kebutuhan manajemen operasional bandara.
"Manajemennya dibiayai, digaji, tapi menghasilkan apa pun tidak," ungkap KDM.
035,tarungnews.com
.jpeg)
.JPG)
.JPG)
